Open post

PNKT Kota Tegal Siap Berangkatkan 30 Kapal Nelayan ke Natuna

TEGAL (PUSKAPIK) – Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) siap memberangkatkan 30 Kapal jenis cantrang ke perairan Natuna. Saat ini 30 Kapal yang akan diberangkatkan tersebut telah melakukan verifikasi fisik dan dokumen kapal.

“30 kapal yang diminta sudah siap. Kita tinggal menunggu perlengkapan-perlengkapan yang menunjang tentang rencana Pemerintah memberikan BBM Khusus. Ini masih menunggu koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Ketua PNKT usai menggelar pertemuan dengan puluhan Nelayan Cantrang di Kantor HNSI Kota Tegal, Sabtu (01/02/2020) siang.

Menyinggung soal harga BBM, Susanto mengatakan, awalnya meminta pemerintah memberikan subsidi tapi karena terbentur oleh regulasi, permintaan itu tidak bisa dipenuhi. Pemerintah hanya memberikan harga khusus tapu soal berapa harga yang ditetapkan, masih menjadi tarik ulur. Pihaknya berharap harga BBM yang ditetapkan berkisar Rp7.000 sampai Rp8.000 per liter.

“Kalau kisarannya berapa masih tarik ulur. Kami sih berharap antara 7 (Rp7.000) sampai 8 (Rp8.000). Kita terima kasih kalau yang menjadi harapan kita dipenuhi pemerintah,” katanya.

Susanto menegaskan, keberangkatan para nelayan Tegal ke Natuna merupakan misi Merah Putih untuk menjaga kedaulatan negara. Para nelayan Tegal sangat mendukung langkah pemerintah untuk menggerakan kapal-kapal nelayan ke perairan Natuna.

“Ini adalah misi Merah Putih untuk menjaga kedaulatan negara. Apalagi perairan Natuna Utara seperti tak bertuan sehingga harus didukung dengan kegiatan-kegiatan hak berdaulat kita,” katanya.

Mengenai zonasi penangkapan (fishing ground), Susanto menyebut berada di WPP 711. Menurutnya, sempat ada penolakan dari sebagian asosiasi masyarakat terkait kedatangan para nelayan dari daerah luar. Tapi hal itu sudah bisa diselesaikan.

“Karena sudah ada regulasi, aturan. Apalagi ini untuk kepentingan negara kita harus bisa mensukseskan,” katanya. (WIJ)

Open post

Sosialisasi Kartu Asuransi Nelayan Kota Tegal Kurang Maksimal

TEGAL (PUSKAPIK) – Para nelayan di Kota Tegal,  meminta Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) lebih maksimal menyosialisasikan  kartu asuransi nelayan, agar para nelayan bisa memanfaatkannya dengan baik. Masih banyak nelayan yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari program KKP itu, karena ketidaktahuan.

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Suwardi , Sabtu (25/01/2020) mengatakan, nelayan di Kota Tegal sudah memiliki kesadaran untuk mengikuti program kartu asuransi nelayan.

Namun prakteknya masih ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Misalnya ada nelayan yang tidak bisa mencairkan klaim karena terlambat membayar premi tahunan.

“Berdasarkan pengalaman nelayan resah, karena ada asuransi yang tidak bisa dicairkan karena telat bayar premi. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait informasi masa berlaku kartu dan mekanisme pencairan klaim asuransi,” papar Suwardi.

Suwardi menyebut,  Surono (45) yang  diterjang ombak saat melaut di Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Kota Tegal Kamis (9/01/2020) laly, klaim asuransinya tidak cair. Padahal warga Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat  itu ditemukan di perairan Pantai Marina Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Rabu (15/1/2020) dalam kondisi sudah meninggal.

Kini pihak keluarga korban berupaya mencairkan klaim asuransi karena Surono sudah memiliki kartu asuransi nelayan. Namun klaim sebesar Rp 200 juta tidak bisa dicairkan dengan alasan masa berlaku kartu sudah habis.

Akhirnya, keluarga Surono tidak bisa mendapat asuransi sama sekali karena keterlambatan perpanjangan masa berlaku kartu asuransi.

“Setelah dicek masa berlaku kartu asuransinya habis 7 Desember 2019, sedangkan meninggalnya Januari. Ini membuat keluarga korban kecewa. Sebab pihak asuransi tidak menginformasikan ketika kartu asuransinya mau habis. Harusnya memberikan informasi sejak jauh-jauh hari,” ujar Suwardi

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Riswanto mengatakan, pihaknya prihatin akan mengawal permasalahan yang dialami nelayan terkait kartu asuransi nelayan, termasuk tidak bisa dicairkannya klaim asuransi nelayan yang meninggal kecelakaan kerja karena ketidaktahuan habisnya masa berlaku kartu.

Pihaknya bersama Kelompok Usaha Bersama akan mengawal dan menyampaikan ke dinas terkait dan pihak asuransinya.

Riswanto menjelaskan, program kartu asuransi nelayan hanya untuk nelayan dengan kapal atau perahu berukuran di bawah 10 gross ton. Jumlah nelayan yang mengkuti asuransi tersebut mencapai 300 orang.(WIJ)

 

Scroll to top