SEMARANG, puskapik.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah melakukan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki.

Caranya dengan mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle ke depan akan didorong lebih terpusat agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif.

Salah satu skema yang juga diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Bapenda Jateng.

Baca Juga: Anggota DPR RI Shintya Soroti Nasib PPPK di Brebes di Tengah Efisiensi Anggaran Daerah

Menurut dia, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota, sementara pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kurang optimal.

“Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda, karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/kota,” kata Sumarno usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Rabu 1 April 2026.

Ia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.

Baca Juga: Perda Sampah Tegal Akan Direvisi, DPRD Soroti Ketimpangan Pengelolaan

“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.