PUSKAPIK.COM, Pemalang – Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan yang kian naik menjadi tantangan dan persoalan serius yang bakal dihadapi Pemerintah Kabupaten Pemalang di tahun 2023 mendatang.
Itu diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Demokrasi (LEKAD) Semarang, Untung Budiarso, dalam keterangan persnya kepada puskapik.com, Selasa 27 Desember 2022.
“Catatan di akhir tahun (2022) ini, Pemkab Pemalang memiliki tantangan besar di tahun 2023 yaitu IPM yang masih rendah dan kemiskinan yang mengalami kenaikan.” ujar Untung Budiarso.
Menurut pria yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pembina DPP Lindu Aji itu, IPM menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk.
Sedangkan IPM Kabupaten Pemalang hingga tahun 2022 ini masih saja menduduki di peringkat 33 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
“IPM menjadi penentu level Pembangunan suatu wilayah, jika IPM rendah maka daerah tersebut sudah dipastikan kualitas hidup manusianya rendah.” tegas Untung.
Secara umum untuk tahun 2022, lanjut Untung, ada tiga dimensi dasar dalam penghitungan IPM yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Kemudian pada tahun 2022, ada peningkatan yaitu naik 0,7 poin dari tahun 2021.
“Artinya tidak ada kenaikan yang signifikan karena masih berada pada urutan 33 dari 35 Kab/Kota di Jateng. Tentunya hal ini menjadi ‘PR’ bagi Pemkab Pemalang pada umumnya.” jelasnya.
Pada persoalan lain, masalah kemiskinan di Pemalang masih sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 ada 195,94 ribu jiwa yang miskin atau sekitar 15,06 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Lantas bagaimana jika angka kemiskinan tiap tahunnya bertambah?. Maka kerja keras Pemkab Pemalang beserta jajarannya perlu lebih fokus lagi dengan berbagai macam inovasi yang mampu menekan angka kemiskinan,” tuturnya.
Semua potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, menurut Untung, perlu diajak kerjasama untuk mencari formula yang tepat untuk mengatasinya. Baik tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, dan awak media perlu digandeng.
“Guna membantu pemkab Pemalang dalam merumuskan kebijakan Strategis dalam mengatasi Masalah kemiskinan dan Rendahnya IPM.” tandasnya.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
