Pemkab Pemalang Tidak Sensitif Kasus Pertanahan, Kawali: Ada Oknum dan Pembisik Bupati

Puput TD Putra, Ketua Umum Kawali
Iklan

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Kawali Indonesia Lestari, menyayangkan sikap Bupati Pemalang dan jajarannya, terkait pemberitaan  Bupati Pemalang yang tidak responsif saat ada kunjungan dan koordinasi untuk program agraria yang dihadiri Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) RI, bidang Aararia.

Koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) Lestari, menyesalkan sikap Pemkab Pemalang yang tidak terbuka terhadap pemerintah pusat yang sudah bersedia hadir untuk menyelaraskan agenda program agraria Presiden Jokowi melalui KSP.

Itu dikatakan Puput TD Putra, Ketua Umum Kawali, Minggu 29 Agustus 2021. Pihaknya justru menerima informasi, camat dan lurah yang hadir dan cukup antusias menyambut kehadiran perwakilan pemerintahan pusat.

“Kalau melihat stuasi ini, dugaan kami dari Kawali, ada oknum yang khawatir lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Pemalang akan terdistribusikan ke masyarakat dengan baik. Seperti ada pihak-pihak eks HGU dan para pembisik bupati yang secara prinsip tidak siap di-redistribusi pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus pertanahan di Pemalang. Sehingga orang-orang tersebut menghalangi bupati untuk ketemu dengan perwakilan pemerintah pusat,” papar Puput mensinyalir.

Puput menyebut, Kawali sebagai organisasi pemerhati lingkungan dan perhutanan sosial, turut prihatin dan kecewa melihat stuasi tersebut. Karena terkesan bupati dan jajarannya tidak sensitif terhadap isu keagrariaan.

“Ini menunjukkan ketidakjelasan bagaimana penyelesaian persoalan tanah yang dikuasai masyarakat yang tertentu dan bermasalah,” ujar Puput, yang juga putra Pemalang itu.

Kawali mendesak, permasalahan lahan eks HGU di Sikasur Bantarbolang dan permukiman di kawasan Perhutani, segera diselesaikan, agar hak-hak warga terpenuhi.

Diberitakan sebelumnya, Deputi II Kantor Staf Presiden(KSP), Abetnego Panca Putra Tarigan, menyesalkan, sikap Bupati Pemalang dan jajarannya yang dinilai kurang responsif terkait kedatangan utusan KSP, untuk membahas isu-isu strategis di Pemalang.

Deputi II KSP berada di Kantor Bupati Pemalang dan tidak ditemui bupati, pada Selasa, 24 Agustus 2021 lalu. Padahal sudah sekitar 3 jam menunggu. Kedatangan Abetnego di Pemalang, sedianya akan meninjau lokasi tenurial dalam kawasan hutan di Desa Bantarbolang dan Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang, yang menjadi satu dari 78 prioritas penyelesaian tenurial dalam kawasan, lokasi eks HGU terlantar PT Kencana Sikasur di Desa Sikasur dan lokasi perhutanan sosial (IPHPS) KTH Rimba Agro Abadi di Desa Simpur, Kecamatan Belik.

Sampai berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari Bupati Pemalang maupun jajaran Pemkab Pemalang terkait ini. Sekda saat coba dikofirmasi tidak bisa dihubungi.

Wakil Bupati, Mansur Hidayat melalui ponselnya mengaku tidak tahu menahu agenda tersebut.

“Tidak ada yang memberitahu saya adanya agenda itu. Kalau tahu, saya pasti akan datang mewakili pak bupati yang sedang ada kegiatan,” katanya.

Penulis: Heru Kundhimiarso
Editor: Amin Nurrokhman

 

 

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini