SEMARANG, puskapik.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.

Sebab, setidanya 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi ini telah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rinciannya, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 64 SPPG bermitra dengan KDKMP. Komoditas yang disuplai meliputi ayam, telur, sayuran, bumbu, dan bahan makanan lainnya yang dipasok dari desa-desa di 35 kabupaten/kota.

Baca Juga: Sungai Keruh Bumiayu, Banjir Adisana, dan Persoalan Hulu yang Belum Tuntas

“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis, membangun sumber daya manusia, sekaligus efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota,” ujar Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang pada, Selasa 3 Maret 2026.

Luthfi menegaskan integrasi MBG dengan koperasi desa harus terus diperkuat. Sejauh ini progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah juga signifikan.

Dari total 8.523 desa/kelurahan yang ada di provinsi ini, sebanyak 6.217 KDKMP atau 73 persen telah operasional. Koperasi tersebut telah memiliki 200.007 anggota. Jawa Tengah juga menyumbang 598 gedung KDKMP atau 35 persen dari total nasional.

“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan,” tegasnya.

Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Tengah juga menargetkan produksi padi 2026 sebesar 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau meningkat 12,22 persen dari realisasi 2025. Ini guna menopang keberlanjutan MBG sekaligus menjaga perputaran ekonomi desa.

Sementara Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar SPPG tidak mengambil bahan baku dari grosir besar di luar daerah, melainkan memprioritaskan pemasok lokal.