PUSKAPIK.COM, Pemalang – Politik uang diakui menjadi persoalan yang tak terhindarkan dalam setiap pemilu, termasuk Pilkades serentak di 28 desa se-Kabupaten Pemalang pada 27 Desember mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pemerintahan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Pemalang, Tutuko Raharjo saat ditemui Puskapik.com seusai mengisi Pembekalan Tim Pengawas Desa di Hotel Winner, Selasa, 3 November 2020.
“Kita berharap kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan politik uang yang dilakukan para calon, dan kita percaya masyarakat sudah bisa berpikir secara jernih dan faktanya sekarang masyarakat sudah cerdas, ” ujarnya.
Menyoal sanksi kepada calon yang melakukan politik uang, Tutuko tidak menjelaskan secara pasti. Namun, menurutnya, secara regulasi itu dilarang.
“Kita akan sampaikan imbauan kepada para calon kades agar lebih berani mengedepankan program-program untuk kemajuan desanya. Sedangkan Dispermasdes sendiri lebih fokus ke pelaksanaan proses penyelenggaraan Pilkades serentak di masa pandemi,” katanya.
Tutuko mengatakan, persoalan yang lebih menentukan sukses atau tidaknya Pilkades adalah netralitas penyelenggara.
“Semua persoalan Pilkades yang timbul selalu diawali oleh ketidaknetralan panitia. Maka dari itu kami kemarin kumpulkan BPD, panitia, dan hari Ini pengawas, kami berikan pembekalan. Jangan sampai mereka ikut menjadi bagian dari masalah apalagi menjadi sumber masalah, ” katanya.
Terkait dengan mekanisme pemilihan di Pilkades Desember mendatang, menurut Tutuko, tidak lagi menggunakan e-voting melainkan dengan cara coblosan tanda gambar.
“Boleh menggunakan gambar atau simbol palawija, atau foto calon. Tapi kayanya beberapa desa melalui BPD-nya sepakat menggunakan foto calon,” katanya.
Penulis: Baktiawan Candheki
Editor: Faisal M