PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang, DR H Junaedi, SH MM meminta masyarakat untuk menahan diri tidak melakukan aksi unjuk rasa di saat situasi pandemi Covid-19 sekarang ini. Permintaan tersebut disampaikan menyikapi rencana aksi unjuk rasa seniman dan budayawan, Selasa besok, 6 Oktober 2020 di Mapolres Pemalang.
“Tolong semua pihak menahan diri. Jika ada persoalan, kita selesaikan baik-baik. Diskusikan dan cari solusi. Tidak usah pakai pengerahan massa,” kata bupati dalam keterangan pers yang diterima puskapik.com, Senin siang, 5 Oktober 2020.
Politisi PDIP ini mengimbau masyarakat menjaga situasi Pemalang yang sudah kondusif dan tidak melakukan aktivitas dengan banyak orang dan berkerumun. Apalagi, saat ini Kabupaten Pemalang menjadi daerah yang sedang dalam pantauan khusus dalam penanganan virus corona (Covid-19).
Seperti diberitakan, kebijakan kepolisian yang melarang dan membubarkan hajatan yang disertai hiburan menuai reaksi. Aksi protes ratusan pekerja dilakukan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pemalang, Selasa besok, 6 Oktober 2020.
Menurut Ketua Dewan Kesenian Pemalang yang juga selaku kordinator aksi, Andi Rustono, persiapan aksi unjuk rasa sudah matang. Aksi dari kalangan pekerja seni tersebut akan melibatkan oleh 500 pengusaha sound system dari wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang, Purbalingga, Tegal dan Brebes.
“500 pengusaha sound system akan membawa peralatannya, yang siap menggetarkan Pemalang agar tuntutan pekerja seni dikabulkan,†kata Andi.
Pekerja seni yang tercatat dan akan mengikuti aksi besok diantaranya PASSPI, MCC, Parigolo,Tratag, Sangga Buana, Pakep, Kerigbatok, dan Koalisi Seniman Pantura. Tuntutan pekerja seni katanya, sangat sederhana yaitu minta diizinkan melakukan kegiatan di saat pandemi virus corona namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.
“Melarang tanpa ada solusi sama saja membunuh tanpa bedil. Oleh karenanya kita harus melawan kesewenang wenangan, larangan pekerja seni justru dapat memperburuk perekonomian rakyat. Bukti nyata sudah ada yaitu aparat membubarkan acara seni di beberapa tempat,†kata Andi.
Pelarangan hajatan dengan hiburan oleh aparat, menurut Andi diskriminatif. Sebab mereka (pekerja seni-red) yang masuk dalam wadah Dewan Kesenian Pemalang (DKP) tidak pernah diajak bicara terkait pelarangan itu.
Penulis : Dedi Muhsoni
Editor : Heru Kundhimiarso