FPPP Siap Mengawal Program Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

Rabu, 7 Januari 2026 | 19.06
FPPP Siap Mengawal Program Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

FPPP DPRD Pemalang menyatakan kesiapan mengawal dan mengamankan program Bupati dan Wakil Bupati demi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

PEMALANG, puskapik.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang siap mengamankan dan mengawal program kegiatan Bupati Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati Nurkholes.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dan Ketua Komisi A, DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, Rabu (7/1).

"Melalui tangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang berjumlah tujuh orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang kita akan mengawal kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat. Apakah PPP Pemalang bergabung atau tidak dengan pemerintahan, intinya kita siap mengamankan kebijakan Bupati Anom Widiyantor dan mengamankan program program yang bisa mensejahterakan dan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat," ujar Fahmi.

Ia mengatakan, bahwa dengan kekuatan tujuh kursi di parlemen, FPPP memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap kebijakan eksekutif berjalan sesuai jalur.

Ia menekankan bahwa prioritas utama fraksinya adalah mendukung program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Pemalang.

Pihaknya memberikan sinyal bahwa dukungan ini melampaui sekat-sekat posisi politik praktis, baik itu berada di dalam struktur pemerintahan maupun sebagai mitra kritis di legislatif.

Menurutnya, stabilitas pemerintahan sangat diperlukan agar pembangunan di Kabupaten Pemalang tidak terhambat oleh dinamika politik yang tidak produktif.

Fahmi berharap agar pihak eksekutif dapat bersinergi dengan baik bersama legislatif, khususnya dalam proses sinkronisasi program unggulan yang dijanjikan saat masa kampanye.

FPPP berjanji akan memberikan masukan-masukan konstruktif dalam setiap rapat komisi maupun paripurna agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan transparan dan akuntabel. **

Artikel Terkait