PEMALANG, puskapik.com – Di tengah derasnya arus modernisasi, tiga tokoh Pemalang mengingatkan kembali bahwa pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu agama, melainkan kawah candradimuka yang melahirkan generasi berintegritas dan berdaya saing. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi bertema “Berangkat dari Pesantren” yang digelar Forum Politics & Historical Discourse (PHD) di Sekretariat PHD, Jalan Baja Banyumudal, Moga, Pemalang, Sabtu 25 Oktober 2025. Diskusi ini menghadirkan tiga tokoh Pemalang yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, yakni Ma’mun Riyad (Anggota DPRD Pemalang Fraksi PKB), Syaefudin Juhri (Komisioner Bawaslu Pemalang), dan Umar Taufiq (Komisioner KPU Pemalang). Founder PHD, Akromi Mashuri, menjelaskan bahwa tema pesantren diangkat bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional. Menurutnya, forum tersebut menjadi ajang refleksi untuk melihat kembali bagaimana pesantren bertransformasi di tengah derasnya arus modernisasi. "Di era modern yang serba digital, pesantren harus mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman tanpa meninggalkan akar tradisionalnya," ujarnya. Syaefudin Juhri, yang merupakan alumni Pesantren Salafiyah Pemalang, menegaskan pentingnya peran pesantren dalam menjaga moralitas generasi muda di era digital. "Pesantren tidak boleh kehilangan peran utamanya dalam membangun generasi yang kuat secara moral dan intelektual," ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa kini banyak pesantren mulai membuka diri terhadap sistem pendidikan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya. Integrasi antara kurikulum nasional dan kurikulum pesantren disebutnya sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman. "Jadi, saya optimis bahwa pesantren akan terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman," ujarnya. Sementara itu, Komisioner KPU Pemalang, Umar Taufiq, menyoroti kekuatan nilai-nilai dasar pesantren seperti pengabdian dan keikhlasan yang menjadi pondasi kokohnya lembaga tersebut hingga kini. "Banyak kita jumpai alumni pesantren yang mau mengajar meski tidak dibayar. Kalau dibayar pun nominalnya masih jauh dari kata layak karena alasan pengabdian dan berharap barokah, konsep inilah yang menjadi norma penggerak sistem di pesantren," ujarnya. Umar juga menanggapi pandangan sebagian pihak yang menganggap perilaku santri dalam mengabdi kepada kiai sebagai bentuk ketidakrasionalan. "Dalam alam pikir modern, ini sama sekali tidak masuk akal. Tapi bagi santri, ini kemuliaan dan disinilah kekuatan pesantren sehingga bisa bertahan," imbuhnya. Dari sisi kebijakan publik, legislator PKB Pemalang Ma’mun Riyad menyoroti kecilnya alokasi anggaran pemerintah terhadap lembaga pesantren. "Makanya, kita terus mendorong agar pesantren turut mendapatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya. Ia menegaskan, perjuangan itu tengah diupayakan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), agar pesantren memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperoleh pendanaan. "Dalam konteks nasional Fraksi PKB mendukung penuh agar pendidikan keagamaan seperti pesantren masuk dalam revisi UU Sisdiknas. Ini penting supaya pondok pesantren juga mendapatkan hak pendanaan dari APBN sebesar 20 persen, sama seperti lembaga pendidikan lainnya," ujarnya. Lebih lanjut, Ma’mun juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan menerbitkan Peraturan Bupati sebagai implementasi nyata di tingkat daerah. "Kami dari PKB ingin memastikan Perda tersebut bisa berjalan efektif, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pesantren," tegasnya. Selain pesantren, Ma’mun menilai perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan lain seperti Madrasah Diniyah dan TPQ juga masih minim. "Fasilitas ini juga perlu mendapat dukungan yang cukup, baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia yang mengelolanya," tambahnya. Ia pun menekankan pentingnya pemberian insentif bagi para guru mengaji dan jaminan kesejahteraan bagi para ustaz serta kiai. "Prinsipnya negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal," pungkasnya. Forum PHD sendiri dikenal rutin menggelar diskusi tematik yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang untuk membahas isu sosial, politik, dan sejarah dengan perspektif lokal Pemalang. **