Goyud Luruskan Isu Joget DPR: Bukan Karena Gaji Naik, Tapi Apresiasi Pidato Presiden

Sabtu, 30 Agustus 2025 | 00.35
Goyud Luruskan Isu Joget DPR: Bukan Karena Gaji Naik, Tapi Apresiasi Pidato Presiden

PUSKAPIK.COM, Brebes – Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly (Goyud), menegaskan aksi joget sejumlah anggota DPR RI yang sempat viral bukanlah bentuk perayaan kenaikan gaji, melainkan ekspresi s...

PUSKAPIK.COM, Brebes – Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly (Goyud), menegaskan aksi joget sejumlah anggota DPR RI yang sempat viral bukanlah bentuk perayaan kenaikan gaji, melainkan ekspresi spontan usai acara kenegaraan dengan iringan lagu-lagu Nusantara. Ia menyebut framing tersebut tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan publik. "Teman-teman yang terlihat berjoget di TV bukan sedang merayakan kenaikan gaji. Ini terjadi setelah acara kenegaraan selesai, saat pemutaran lagu-lagu Nusantara," ujar Goyud dalam acara Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu Brebes, di Grand Dian Hotel, Jumat (29/8/2025). Goyud menegaskan bahwa sejak pelantikan pada 1 Oktober 2024 hingga kini, belum ada perubahan gaji DPR. Ia menyayangkan narasi yang menyederhanakan gestur kebudayaan menjadi isu materialistik. Tepuk tangan meriah dan standing applause dari anggota parlemen justru muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap dua poin penting dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemangkasan jumlah komisaris BUMN dari sembilan menjadi lima orang. Kemudian, penghapusan tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. Selanjutnya, komitmen pemberantasan tambang ilegal yang selama ini merugikan negara secara masif. "Hal ini yang mendapat standing applause dari anggota DPR dan DPD. Bukan soal gaji," tegasnya. Dalam sesi dialog terbuka, Goyud juga menyampaikan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya masih belum matang. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pemimpin nasional melalui mekanisme pemilu. "Kalau DPR tidak bekerja baik, jangan di pilih lagi lima tahun mendatang. Begitu juga presiden. Demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk mengganti pemimpin lewat pemilu," ujarnya. Goyud turut menyoroti dugaan skandal korupsi besar dalam tubuh Pertamina dan sejumlah BUMN lainnya, dengan potensi kerugian negara yang mencapai hampir Rp1.000 triliun. Selain itu, penting juga penguatan fungsi pengawasan publik dan transparansi kelembagaan. Acara Bawaslu Brebes ini, juga menghadirkan Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang memaparkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu hadir  perwakilan KPU Brebes, organisasi masyarakat, serta elemen sipil lainnya dalam suasana dialogis dan terbuka.

Artikel Terkait