Wagub Jateng Dorong Sekolah Inklusi untuk Disabilitas

SEMARANG, puskapik.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penerapan sekolah inklusi guna mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng Tahun 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada, Jumat 6 Februari 2026.

Baca Juga: Jateng Prioritaskan Pariwisata & Ekonomi Halal untuk Pembangunan 2027 dan Wisatawan Timur Tengah

Taj Yasin mengatakan, berkomitmen melakukan penanganan penyandang disabilitas secara sistematis dan terintegrasi. Pemprov Jateng kini fokus pada sinkronisasi data dan penguatan regulasi untuk menyentuh akar permasalahan penyandang disabilitas di 35 Kabupaten/Kota.

Ia memaparkan, pemerintah telah mengantongi peta sebaran disabilitas yang detail sebagai basis kebijakan. Berdasarkan data Dinas Sosial Jateng, penyandang disabilitas di Jateng ada sekitar 100 ribuan orang. Merekja tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Wagub menyatakan bahwa ketersediaan data ini merupakan modal penting bagi Pemprov untuk menata ulang aksesibilitas yang selama ini masih terkendala.

"Kami akui memang masih ada kekurangan dalam akses pendidikan dan kelayakan hidup. Justru karena itu, saat ini kami mulai menata kembali agar penanganannya lebih presisi," tegas Wagub di hadapan para kepala daerah.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, fokus utama pemerintah adalah melakukan kampanye masif mengenai sekolah inklusif dan kesadaran masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai fondasi penting sebelum masuk ke tahap pemenuhan hak yang lebih teknis.

"Masyarakat harus paham dulu bahwa saudara-saudara kita ini butuh kelayakan hidup. Kita ingin mereka punya akses pendidikan agar bisa mandiri, bahkan hingga mampu menjadi kepala rumah tangga yang berdaya secara ekonomi," lanjutnya.

Melalui Musrenbang 2026 ini, Pemprov memastikan bahwa setiap usulan dari komunitas difabel, akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.