Backlog Rumah di Jateng Menurun, Ahmad Luthfi Rangkul Asosiasi Pengembang Percepat Penyediaan Hunian Rakyat

SEMARANG, puskapik.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menekan angka backlog perumahan yang masih tinggi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa lahan sawah dilindungi (LSD) tetap tidak boleh dialihfungsikan.

Gubernur mengatakan, pada awal 2025 backlog perumahan di Jateng tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Sepanjang tahun tersebut, sebanyak 274.514 unit berhasil tertangani, sehingga masih menyisakan sekitar 1.058.454 unit.

Baca Juga: Ini Data Kerusakan Rumah dan Tempat Pengungsian Bencana Tanah Bergerak di Padasari Tegal

“Ini PR yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng REI termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu, 11 Februari 2026.

Menurutnya, dari total backlog tersebut, terdapat kebutuhan mendesak akan rumah layak huni yang berkorelasi langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemprov Jateng telah menjalankan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Di sisi lain, kebutuhan hunian tetap bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi fokus. Untuk itu, peran pengembang dan asosiasi perumahan dinilai strategis dalam menyediakan rumah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Jalan Clirit Tegal Amblas 50 Cm, Jalan Menuju Wisata Guci Terhambat

“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” ujarnya.

Namun demikian, Ahmad Luthfi memberi peringatan keras agar percepatan pembangunan perumahan tidak mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD). Ia menegaskan, setiap pengembangan perumahan wajib berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan tata ruang masing-masing daerah.