GROBOGAN, puskapik.com — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan sejumlah langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi banjir di Kabupaten Demak dan Grobogan akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang.

Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat banjir di Kantor Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Selasa, 17 Februari 2026.

Dalam rapat tersebut, selain fokus pada penanganan tanggul jebol dan menghubungkan kembali jalan utama Grobogan—Kota Semarang yang putus, Luthfi memberikan beberapa instruksi penanganan jangka pendek atau yang harus segera dilakukan.

Terutama yang bersentuhan dengan warga terdampak. Mulai distribusi bantuan permakanan dan logistik, bantuan alat tulis dan perlengkapan sekolah, hingga pendataan untuk asuransi gagal panen yang mungkin dialami oleh warga. Termasuk bantuan kesehatan dengan menerjunkan tenaga kesehatan dan mobil Speling.

"Dinas pendidikan mengintervensi 26 SMA yang terendam, termasuk SD dan SMP juga sudah dilakukan intervensi. Inventarisir dampak yang diderita warga termasuk memberikan trauma healing," ujarnya.

Adapun penanganan jangka panjangnya, Luthfi meminta agar dilakukan normalisasi sungai Tuntang. Saat di lokasi, Ahmad Luthfi sempat menelepon Menteri Pekerjaan Umum yang menaungi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dalam panggilan telepon tersebut Menteri memberikan jawaban bahwa sudah ada anggaran untuk normalisasi sungai Tuntang pada tahun 2026, tinggal menunggu realisasi.

"Semoga dengan normalisasi sungai tidak terjadi banjir lagi," jelasnya.

Sementara itu, sembari menunggu pemasangan jembatan armco, Luthfi menginstruksikan kepada Polres setempat untuk segera menyediakan jalur alternatif. Jalur-jalur alternatif tersebut harus disebarluaskan secara masif, mengingat jalan yang terputus merupakan jalan utama untuk pergerakan masyarakat dan logistik.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menginstruksikan kepada seluruh dinas dan stakeholder terkait untuk fokus membantu warga terdampak. Seluruh warga terdampak dipastikan didata dan dibantu secara komprehensif.

Penanganan ini, lanjut dia, harus ada sinergitas antara Pemprov Jateng, Pemkab Grobogan, Pemkab Demak, maupun kementerian terkait.