TEGAL, puskapik.com - Kasus pembongkaran rumah yang dialami nenek Kushayatun (65), warga Jalan Salak, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, kembali memantik reaksi publik.

Ketua tim pendampingan hukum nenek Kushayatun, Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum, menilai terdapat sejumlah keganjilan serius yang mengarah pada dugaan praktik mafia tanah.

Menurut Prof. Hamidah, keganjilan paling mendasar adalah munculnya sertifikat tanah atas nama pihak lain.

Baca Juga: Inflasi Kota Tegal Akhir 2025 Tembus 2,83 Persen

Padahal, pihak penghuni rumah tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah tersebut, baik melalui jual beli, sewa menyewa maupun bentuk perjanjian lainnya.

"Tiba-tiba muncul sertifikat tanah. Padahal tidak pernah ada alas haknya. Di sini muncul isu mafia tanah. Pertanyaan besarnya, kenapa BPN sampai mengeluarkan sertifikat," ucap Prof. Hamidah di Mapolres Tegal Kota, Selasa 6 Januari 2026.

Hamidah menjelaskan, dengan adanya sertifikat tersebut, tanah kemudian diperjualbelikan kembali hingga berujung pada pembongkaran rumah yang telah ditempati secara turun-temurun.

Baca Juga: Polisi di Pekalongan Viral Tambal Jalan Berlubang Pakai Uang Pribadi, Aksinya Tuai Pujian Warga

Menurut Hamidah, jika pembeli tanah merasa memiliki sertifikat sementara lahannya ditempati orang lain, maka jalur yang seharusnya ditempuh adalah melalui pengadilan.

"Ini seharusnya ranah perdata. Ajukan gugatan, biarkan hakim yang memutuskan apakah harus dikosongkan atau dibongkar. Tapi ini tidak dilakukan," ujar Hamidah.

Karena pembongkaran dilakukan tanpa putusan pengadilan, Prof. Hamidah menilai tindakan tersebut lebih tepat disebut sebagai aksi premanisme yang tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi.

Baca Juga: Putri Daerah Brebes Tampil di KDI 2025, Bupati Ajak Dukung Afifah

"Rumah dibongkar saat masih digunakan, barang-barang dikeluarkan, diratakan dengan tanah, bahkan atap pun tidak tersisa. Tidak ada kesempatan bagi penghuni untuk bersiap. Sehari disomasi, besok langsung dibongkar," ungkap Komisioner Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Lebih jauh, Hamidah juga mengaku khawatir pembongkaran tersebut dilakukan dengan adanya perlindungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

"Yang kami khawatirkan, pelaku pembongkaran ini dilindungi oleh seseorang yang punya power. Saya khawatirnya di situ," kata Hamidah.

Baca Juga: City Walk Pemalang Disterilkan dari PKL Demi Kenyamanan dan Keindahan

Atas dasar itu, tim pendampingan hukum mendatangi Polres Tegal Kota untuk memberikan dukungan kepada kepolisian agar penanganan perkara segera dituntaskan.

Pasalnya, kasus ini telah berjalan hampir tiga bulan sejak Oktober 2025, namun masih berada pada tahap penyelidikan.

"Progresnya masih penyelidikan, bahkan mungkin sebelum penyelidikan, karena masih pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Kalau terlalu lama, alat bukti bisa melemah, seolah dilupakan," ucap Hamidah.

Perempuan kelahiran 22 Oktober 1956 ini berharap kasus nenek Kushayatun segera naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka, karena menurutnya peristiwa tersebut sudah terang benderang dan memiliki kemiripan dengan kasus Nenek Elina di Surabaya yang ditangani secara cepat.

"Di Surabaya, aparat gerak cepat. Wakil wali kotanya turun, Polres langsung menangani. Di sini, wali kota saya tidak tahu melindungi siapa," ucap Hamidah.

Hamidah bahkan menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, untuk melindungi warganya yang menjadi korban.

Sebaliknya, Hamidah menyikapi adanya dugaan perlindungan terhadap aparat kewilayahan yang terlibat.

"Kalau saya bilang, wali kota belum melakukan apa-apa. Padahal ada rakyatnya yang jadi korban," tegas Hamidah.

Hamidah berharap, ke depan wali kota Tegal terbuka hati dan pikirannya untuk melihat penderitaan warganya serta aparat kepolisian segera menuntaskan proses hukum agar keadilan benar-benar ditegakkan. **