Open post

Sukarso dilantik Ketua Kwarcab Pramuka Pemalang

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Mukti Agung Wibowo melantik Sukarso sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Pemalang 2022-2027. Sukarso menargetkan tahun ini Kwarcab Pramuka Pemalang sabet prestasi.

Pelantikan Ketua Kwarcab Pramuka Pemalang, Sukarso, digelar di pendopo kantor Bupati Pemalang, Kamis siang 3 Februari 2022. Acara itu juga dihadiri Ketua Kwarda Pramuka Jawa Tengah, Siti Atikoh.

Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, berharap, dengan kepengurusan yang baru ini, kinerja gerakan pramuka di Kabupaten Pemalang dapat semakin meningkat.

“Sehingga mampu mencetak generasi muda sebagai tunas pembangunan bangsa.” ujarnya.

Bupati menuturkan, kedepannya untuk mendukung akselerasi organisasi perlu adanya terobosan yang ‘out of the box’ atau berbeda, apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini.

“Perlu diciptakan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang harus menyesuaikan tata cara kehidupan normal baru (new normal),” terangnya.

Sementara itu, Sukarso memastikan, seluruh pengurus akan melaksanakan tupoksi masing-masing. Apalagi, kata dia, saat ini kegiatan kepramukaan sangat padat.

“Yang jelas tahun ini ada pesta siaga, kami berharap Pemalang bisa meraih juara pesta siaga, minimal tingkat Kwarda,” ungkapnya, pasca dilantik.

Untuk diketahui, Sukarso terpilih sebagai Ketua Kwarcab dalam Musyawarah Cabang (Muscab) XIV Gerakan Pramuka Kabupaten Pemalang di hotel Jambe Kembar, Kecamatan Belik, Desember 2021 lalu.

Penulis : Eriko Garda Demokrasi

Open post

Usulan Calon Sekwan Tak Dikabulkan Bupati, Pimpinan DPRD Pemalang Kecewa

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pimpinan DPRD Pemalang kecewa dengan keputusan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang memilih Sodik Ismanto sebagai Sekretaris DPRD. Padahal Dewan telah mengusulkan Bagus Sutopo sebagai peraih nilai tertinggi seleksi untuk menduduki kursi Sekwan.

Sodik sendiri telah dilantik menjadi Sekwan oleh Bupati Pemalang, Rabu pagi, 29 Desember 2021. Sodik tak sendirian, bupati juga melantik 11 pejabat Eselon II lainnya dan merotasi ratusan pejabat Eselon III dan IV.

Wakil Ketua III DPRD Pemalang HM Rois Faisal mengatakan, sebagai pengguna, lembaga Dewan semestinya ikut menentukan siapa yang duduk di kursi Sekwan. “Pengertian saya, mestinya kita yang ikut menentukan, karena itu domain kita, kan kaya gitu,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Pemalang Subur Mussoleh sangat menyayangkan keputusan Bupati Pemalang yang tak mengindahkan hasil rapat pimpinan DPRD serta hasil penilaian panitia seleksi itu sendiri.

“Kenapa bupati dalam hal ini tidak mengindahkan hasil perangkingan pansel dan juga rapat pimpinan DPRD. Hal ini tentunya sangat melukai kami,” katanya.

Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana, menegaskan, pihaknya bakal menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi keputusan bupati tersebut. “Kami akan melakukan rapat pimpinan. Apakah nanti kemudian ada langkah gugatan ke PTUN atau lain-lain, saya kira nanti muncul beragam opsi setelah rapat pimpinan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Pemalang telah menggelar serangkaian seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) sejak awal Desember 2021. Tiga peraih nilai terbaik dari masing-masing formasi kemudian direkomendasikan kepada bupati untuk dipilih.

Untuk formasi Sekwan, ada tiga nama yang direkomendasikan, yakni Bagus Sutopo, Sodik Ismanto, dan Umroni. Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua DPRD Pemalang HM Rois Faisal, Bagus Sutopo mendapatkan ranking 1 dalam serangkaian seleksi, disusul Sodik Ismanto dan Umroni.

Atas dasar itu, pimpinan DPRD Pemalang secara aklamasi sepakat mengusulkan Bagus Sutopo sebagai Sekwan. Namun ternyata yang dilantik bupati adalah Sodik Ismanto.

Menanggapi kekecewaan pimpinan DPRD, Sekda Pemalang Mokhammad Arifin, menegaskan, pihaknya sudah melaksanakan rangkaian lelang jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

“Itu bisa dibuka, sesuai Permenpan, kemudian UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2011. Di sana, kewenangan memilih satu dari tiga hanya dimiliki PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” katanya.

Kemudian terkait bahan pertimbangan, lanjut Arifin, selain rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjuk 3 besar calon JPTP, ada klausal yang memerintahkan bupati melantik satu dari tiga calon.

“Di sana ada klausal di poin 6, memerintahkan bupati setelah menerima rekomendasi dari KASN Bupati dipersilakan melantik 1 dari 3 (calon). Kenapa dimintai pertimbangan? secara regulasi memang ada pertimbangan, baik permintaan konsultasi maupun permintaan rekomendasi,” kata Arifin.

Mokhammad Arifin mengatakan, pemintaan pertimbangan kepada pimpinan DPRD Pemalang terkait calon Sekwan itu sifatnya tidak mengikat.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Kisruh Seleksi Sekwan, Begini Kata Bupati Pemalang

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo akhirnya buka suara terkait kisruh seleksi Sekretaris DPRD (Sekwan) yang mencuat pasca munculnya statement dari Ketua DPRD Tatang Kirana.

Saat ditemui Puskapik.com, Mukti Agung Wibowo mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang sudah melakukan komunikasi dengan DPRD soal jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Sekwan.

“Kita semua komunikasi ada, semua sudah sesuai prosedur. Tinggal kalau ada hal yang mungkin kurang pas, kita lihat aturannya,” katanya, Senin pagi 27 Desember 2021.

Bupati menegaskan, pihaknya juga sudah mengajukan profil para peserta seleksi Sekwan kepada DPRD Pemalang. “Persetujuan juga sudah kita ajukan,” katanya.

Terkait ancaman boikot kegiatan eksekutif dan legislatif, serta langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mukti Agung enggan berkomentar. “Saya sih no comment, yang jelas kami melakukan sesuai prosedural aja sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Mukti Agung juga menegaskan Pemkab tidak menjagokan satu nama untuk menjadi Sekwan. “Semua sesuai dengan hasil pansel dan dari hasil itu (rekomendasi) yang nanti kita tentukan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pemalang Mokhammad Arifin menambahkan, terkait permintaan persetujuan calon Sekwan kepada Ketua DPRD, pihaknya sudah mengajukannya secara tertulis.

“Kita sampaikan waktu itu tanggal 22, kemudian setelah turun dari KASN untuk ujian 3 kita sampaikan surat Pak Bupati ke Ketua Dewan, itu sudah lengkap semuanya, baik yang konsultasi maupun permintaan persetujuan,” katanya.

Mokhammad Arifin juga menegaskan, pihaknya mengantongi bukti-bukti konsultasi maupun pengajuan persetujuan seleksi Sekwan kepada Ketua DPRD Pemalang.

Diberitakan sebelumnya, Kamis, 23 Desember 2021, DPRD Pemalang mengancam akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemkab Pemalang terkait lelang jabatan Sekwan. Pemkab dinilai melanggar UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam seleksi tersebut.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Bupati Pemalang Dangdutan di Kendalsari, Ketua DKP: Rakyat Dituntut Prokes, Mereka Malah Abai

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Aksi Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bernyanyi dan berjoget dangdut di Desa Kendalsari masih menuai kritik. Kali ini kritik pedas datang dari aktivis kawakan dan Ketua Dewan Kesenian Pemalang, Andi Rustono.

Seperti diketahui, video aksi Bupati Mukti Agung Wibowo bernyanyi dan berjoget dalam hiburan acara lomba ‘Mancing sambil Beramal’ di Desa Kendalsari pada Sabtu, 18 Desember 2021 lalu sempat beredar di media sosial dan ramai menjadi sorotan.

Dalam video tersebut, sang Bupati menyanyikan lagu ‘Kereta Malam’ yang dipopulerkan Elvie Sukaesih bersama para biduan cantik serta sejumlah rekannya dan terlihat tanpa masker. Sawer-menyawer pun menghiasi aksi Bupati bernyanyi dengan lenggak-lenggok irama lagu dangdut.

Namun belakangan diketahui video yang diunggah akun youtube @HARIAN PEMALANG itu kini tak bisa diakses oleh umum atau menjadi video pribadi akun tersebut.

Andi Rustono menyayangkan aksi Bupati Pemalang bersama sejumlah rekannya yang terlihat tanpa masker saat jogetan di atas panggung. “Saya sih enggak melihat jogetnya ya. Kita rakyat dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan, tapi para pemangku kebijakan yang semestinya harus menerapkan protokol kesehatan, malah mengabaikan,” katanya, Kamis, 23 Desember 2021.

Ketua DKP Pemalang yang akrab disapa AR itu mengungkapkan, padahal selama ini saat dirinya membuat suatu acara, Pemerintah Kabupaten Pemalang selalu cerewet soal protokol kesehatan.

“Mestinya ini jadi catatan tersendiri. Soal jogetan sih mestinya selaku bupati ya membatasi diri lah di era sekarang. Apalagi nyawer-nyawer, dalam kondisi sekarang ya sementara kaya gitu jangan lakukan lah,” katanya.

Sebelumnya, kritik juga dilayangkan Ketua DPC PKB Pemalang Iskandar Ali Syahbana. Ia menilai aksi bupati bernyanyi dan berjoget serta sawer-menyawer menyakiti hati rakyat Pemalang. Apalagi Kabupaten Pemalang masuk ke dalam kategori 5 daerah dengan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.

“Rakyat lagi pada susah malah ditinggal mancing dan bersenang-senang diri dengan teman-temannya,” kata Mas Is, Senin, 20 Desember 2021.

Sementara itu, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengatakan, aksinya bernyanyi dan berjoget dalam hiburan acara di Desa Kendalsari itu hanya sebagai bentuk kebersamaan.

“Memang dalam situasi kondisi seperti ini ya. Tapi sekali lagi ini untuk kebersamaan saja. Saya terima kasih ada masukan, ada kritikan,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa, 21 Desember 2021.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Capaian Target 2021, Begini Pesan Bupati ke Perumda Air Minum Tirta Mulia

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Sejumlah capaian berhasil diraih Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang di 2021. Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengarahkan para pegawainya selalu menjaga sinergitas serta rasa memiliki.

Kegiatan pengarahan dan pembinaan peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang itu digelar di aula Hotel The Winner Premier, Rabu pagi, 22 Desember 2021.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia, Slamet Effendi mengatakan, pengarahan dan pembinaan pegawai ini merupakan even tahunan untuk menyampailan Perumda kepada pemerintah daerah.

“Kami membutuhkan arahan dan bimbingan dari beliau bapak Bupati, karena tentunya pekerjaan kami di tahun 2021 ada kekurangannya, tetapi juga banyak progress yang kami capai,” ujarnya.

Slamet Effendi mengatakan, secara garis besar, capaian Perumda Air Minum Tirta Mulia dalam tahun 2021 ini adalah program hibah air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dari pemerintah pusat.

“Alhamdulilah di tahun 2021 ini kita ditarget 2000 sambungan untuk MBR sudah selesai, dan kemungkinan se-Jawa Tengah baru Kabupaten Pemalang yang selesai semua,” katanya.

Kemudian di 2021 ini Perumda Air Minum Tirta Mulia berhasil menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,7 milliar dari target Rp2,7 milliar atau overtarget Rp1 milliar.

“Target tahun 2022 nanti, kami sudah melakukan terobosan-terobosan, terutama untuk Kecamatan Pulosari dan Belik yang belum mendapatkan air bersih,” katanya.

Untuk penyediaan air baku di wilayah Kecamatan Pulosari dan Belik tersebut, Kabupaten Pemalang juga mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat senilai Rp28 milliar.

Sementara itu, Mukti Agung Wibowo, berpesan agar ke depannya para pegawai menjadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk menakar prestasi dan memacu semangat bekerja melalui komitmen dan dedikasi yang tulus.

Ia juga meminta agar sinergitas terus dijalin dan dipelihara, baik di lingkungan intemal perusahaan maupun dengan pihak-pihak lain untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

“Mari bersama-sama terus tumbuhkan jiwa rumangsa melu handarbeni atau merasa memiliki, serta semangat untuk melayani. Saya percaya, saudara memiliki komitmen yang sama dengan saya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Tok! DPRD Pemalang Tetapkan Perda APBD 2022

PUSKAPIK.COM, Pemalang – DPRD Pemalang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 menjadi Perda. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tatang Kirana, Selasa, 21 Desember 2021.

Penetapan Perda ini menjadi agenda terakhir dalam siklus dan mekanisme pembahasan panjang Raperda APBD Kabupaten Pemalang 2022 itu, setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, mengatakan, penetapan Perda APBD 2022 ini harus segera diikuti dengan persiapan dan perencanaan kegiatan secara matang dan lebih awal.

“Agar nantinya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan lebih cepat dan pencapaian tingkat penyerapan anggaran selama tahun anggaran berjalan dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Bupati juga meminta kepada SKPD untuk fokus dan serius dalam melaksanakan program. Sebab, saat ini kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) berbasis kinerja pelaksanaan fisik dan penyerapan keuangan.

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat dalam penyaluran dana tersebut. Antara lain batasan minimal penyerapan anggaran dan capaian output serta pembatasan waktu penyampaian laporan. Bahkan untuk DAK fisik mensyaratkan dilakukannya review dan verifikasi oleh pengawasan internal pemerintah (APIP). Jika tidak dapat dipenuhi, maka dana yang bisa dicairkan hanya sebagian. Kekurangannya ditanggung oleh pihak ketiga.

Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Dangdutan di Kendalsari Tuai Kritik, Bupati Pemalang: Untuk Kebersamaan Saja

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menerima kritik atas aksinya bernyanyi dan berjoget dangdut di Desa Kendalsari, beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi itu dilakukan demi kebersamaan.

“Ya wajar, namanya ada masukan, kami terima,” kata Mukti Agung ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Pemalang, Selasa, 21 Desember 2021.

“Memang dalam situasi kondisi seperti ini ya. Tapi sekali lagi ini untuk kebersamaan saja. Saya terima kasih ada masukan, ada kritikan,” katanya.

Untuk diketahui, video aksi Bupati Pemalang bernyanyi dan berjoget dalam acara lomba ‘Mancing sambil Beramal’ di Desa Kendalsari menjadi sorotan. Dalam video itu, bupati menyanyikan lagu ‘Kereta Malam’ yang dipopulerkan Elvie Sukaesih. Sawer-menyawer pun menghiasi aksi bupati bernyanyi dengan lenggak-lenggok irama lagu dangdut itu.

Aksi itu belakangan mendapat kritik keras dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemalang Iskandar Ali Syahbana. Menurutnya, aksi bupati itu menyakiti hati rakyat.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Bupati Pemalang Asik Joget Dangdut, Ketua PKB: Menyakiti Hati Rakyat Miskin Ekstrem

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Aksi Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo asik dangdutan di acara lomba mancing lele beberapa waktu lalu menuai sorotan. Ketua DPC PKB Pemalang Iskandar Ali Syahbana menyebut, aksi sang bupati itu menyakiti hati rakyat.

Video aksi Mukti Agung Wibowo bernyanyi dan berjoget tanpa masker dengan biduan cantik dalam acara lomba ‘Mancing sambil Beramal’ di Desa Kendalsari, Sabtu, 18 Desember 2021 lalu, kini menuai sorotan.

Dalam aksinya, Mukti Agung Wibowo menyanyikan lagu ‘Kereta Malam’ yang dipopulerkan Elvie Sukaesih. Sawer-menyawer pun menghiasi aksi bupati bernyanyi dengan lenggak-lenggok irama lagu dangdut itu.

Ketua DPC PKB Pemalang Iskandar Ali Syahbana mengaku sangat menyayangkan aksi Mukti Agung Wibowo yang asik-asikan dalam video tersebut. “Karena sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat Pemalang saat ini, yang sedang susah dan prihatin,” katanya, Senin sore, 20 Desember 2021.

Keprihatinan itu, kata Iskandar, adalah kondisi ekonomi dan infrastruktur yang morat-marit serta terkesan mangkrak di sana-sini. Kemudian pemda beralasan tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembiayaan infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi.

Dalam video, lanjut Iskandar, jelas terlihat bupati berjoget bersama teman-temannya dan menghambur-hamburkan uang. “Itu sangat menyakiti hati masyarakat yang hanya dibuai dengan alasan dan janji-janji Bupati,” katanya.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa “Mas Is” itu juga menyoroti isu sosial, yang mana Kabupaten Pemalang masuk ke dalam kategori 5 daerah dengan ‘kemiskinan ekstrem’ di Provinsi Jawa Tengah. “Rakyat lagi pada susah malah ditinggal mancing dan bersenang-senang diri dengan teman-temannya,” katanya.

Dalam pengamatan DPC PKB Pemalang, tegas Iskandar, selama ini Mukti Agung Wibowo kurang cerdas dan solutif terhadap permasalahan ‘kemiskinan ekstrem’ itu.

“Arifnya, bupati membuat langkah-langkah cerdas dan solutif untuk keluar dari semua permasalahan di Kabupaten Pemalang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem,” kata Iskandar.

Tidak hanya mengandalkan kemampuan daerah, sambung Iskandar, tapi harus memiliki terobosan-terobosan yang jitu. “Melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder yang ada, baik internal maupun eksternal,” katanya.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Mukti Agung Kembali Geser 2 Pejabat Eselon II Pemalang

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo kembali merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kali ini, ada dua pejabat eselon II B yang dimutasi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatano oleh bupati digelar di aula Badan Kepegawaian Daerah Pemalang, Kamis, 2 Desember 2021.

“Saya berpesan, jabatan baru yang Saudara emban, laksanakan dengan amanah, semangat, tunjukkan dedikasi, loyalitas, kinerja melalui inovasi dan prestasi,” kata Mukti Agung.

Dua pejabat eselon II Pemalang yang dimutasi adalah Staf Ahli Bupati Pemalang bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Eko Edi Prihartanto. Dia digeser menjadi Inspektur Kabupaten Pemalang. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Sholahudin menjadi Staf Ahli Bupati Pemalang bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Pergeseran jabatan Eselon II B Pemalang ini merupakan kali ketiga. Sebelumnya pada Oktober dan November 2021 sudah ada 13 pejabat Eselon II B yang dimutasi.

Bupati mengungkapkan, sejatinya Pemkab Pemalang menginginkan mutasi dilakukan bareng dengan sebelumnya. Namun, khusus pejabat Inspektorat harus memohon izin atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Setelah mendapat izin untuk melantik Inspektorat, kita laksanakan hari ini,” katanya.

Kekhususan seleksi Inspektur menjadi penting, karena jabatan ini menuntut independensi dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang harus lebih tinggi.

“Terutama terkait peran strategisnya di bidang pengawasan. Apalagi, peran APIP ini juga menjadi perhatian dan tuntutan grand design dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),” katanya.

Untuk diketahui, pada 24 November 2021, Bupati Pemalang menggeser 9 pejabat Eselon II B. Bupati berpesan agar mereka amanah dalam menjalankan jabatan barunya.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Open post

Wartawan Sempat Dilarang Meliput Pelantikan 9 Pejabat Eselon II Pemalang, Kenapa?

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 9 Eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Rabu, 24 November 2021, diwarnai dengan larangan peliputan oleh wartawan. Alasannya, acara tersebut bersifat tertutup.

Berdasarkan pantauan Puskapik.com di Aula Sasana Bakti Praja, tempat pelaksanaan acara, sejumlah wartawan awalnya datang hendak meliput Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 9 Eselon IIB. Namun, salah satu resepsionis acara melarang dan menyebut kegiatan itu bersifat tertutup. “Ini atas perintah pimpinan,” katanya.

Perdebatan sempat terjadi, para wartawan mempertanyakan kejelasan dasar larangan peliputan tersebut. Sejumlah personel Satpol PP tampak menjaga di depan pintu aula Sasana Bakti Praja.

“Pimpinan siapa lebih jelasnya, coba tanyakan lagi ke dalam, kita boleh meliput apa enggak?,” kata Dedi, salah satu wartawan.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo memberikan klarifikasi soal pelarangan liputan wartawan. FOTO/PUSKAPIK/ERIKO GARDA DEMOKRASI

Wartawan Kertassuara.com, Jumanto mengungkapkan, larangan peliputan ini sebelumnya juga pernah terjadi dalam acara pelantikan pejabat eselon II B di aula kantor Sekretariat Daerah pada Oktober 2021 lalu. “Tidak tertutup katanya, tapi kita mau ambil foto saja tidak dikasih kesempatan,” katanya.

Resepsionis yang mengenakan baju hitam itu, kemudian masuk ke aula tapi tak kunjung keluar. Salah satu personel Satpol PP kemudian menyusul dan mengonfirmasi wartawan diizinkan masuk.

Ditemui seusai acara, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Ia menegaskan, insiden ini hanya miskomunikasi. “Makanya tadi ada yang menyampaikan ke saya dan kemudian saya persilakan,” ujarnya.

Namun, menurut Mukti Agung, perlu dipahami bersama bahwa acara pelantikan, pada saat momen pengambilan sumpah, memang tertutup. “Mungkin sebelum acara dipersilakan wartawan atau pers untuk mengambil gambar dan sebagainya. Harapan kami untuk foto pelaksanaan sumpahnya bisa minta ke Kominfo, dan setelah acara selesai kita bisa press release,” katanya.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top