PUSKAPIK.COM, Pemalang - Anggota DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, meminta program wifi gratis dievaluasi. Pasalnya, eksekusi program disinyalir kurang tepat dan memiliki celah penyimpangan anggaran. Itu disampaikan Heru Kundhimiarso dalam rapat pembahasan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi A Gedung DPRD Pemalang, Jumat (25/7/2025). Kundhi menyebut, setelah ditelusuri rupanya program wifi gratis tiap desa senilai Rp 1,9 miliar yang saat ini sudah terpasang di 93 titik tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di desa-desa. "Ternyata dipasang di Kantor Balai Desa bukan di ruang publik. Padahal, sebelum program internet desa digulirkan, sebagian besar desa sudah memasang wifi di kantor balai desa masing-masing." ungkapnya. Menurutnya jika program wifi tiap desa dijalankan dengan memasang wifi di balai desa, artinya program tersebut mubadzir. Selain itu, Kundhi juga melihat adanya potensi penyimpangan anggaran dalam program ini. "Kami juga melihat adanya potensi terjadinya penyimpangan, karena bisa adanya duplikasi anggaran internet di desa yakni dibiayai oleh APBDesa dan APBD melalui Kominfo." papar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. "Maka itu terkait persoalan ini, saya meminta agar Kominfo mengalihkan pemasangan wifi dari kantor Balai Desa ke ruang publik secepatnya." tegas Kundhi. Sebagai informasi, penyediaan wifi gratis tiap desa menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Pemalang yang digagas Bupati - Wakil Bupati, Anom Widiyantoro - Nurkholes. Program ini dilaunching pada Selasa (27/5/2025). Realisasi program wifi gratis untuk desa tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemalang. Pemasangan wifi dilakukan dalam dua tahapan. Ada 93 desa yang dipasangi wifi gratis di tahap pertama. Sementara untuk tahap kedua, pemasangan wifi gratis akan dilakukan di 119 desa lainnya. Rencananya, tahap kedua pemasangan wifi gratis untuk desa tersebut bakal dilaksanakan pada Oktober 2025 mendatang. **