Keluarga Diraja Brunei Menindaklanjuti Rencana Investasi di Jawa Tengah dengan Prioritas Energi Terbarukan

Keluarga Diraja Brunei menindaklanjuti rencana investasi di Jawa Tengah, fokus awal energi terbarukan melalui penandatanganan letter of intent investasi
SEMARANG, puskapik.com - Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kehormatan dari keluarga Diraja Brunei Darussalam, Pangiran Muda Abdul Qawi ibni Mohamed Bolkiah, guna menindaklanjuti rencana investasi di sejumlah sektor strategis, Kamis, 5 Februari 2026.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kedua pihak membahas secara lebih rinci peluang kerja sama, termasuk penandatanganan letter of intent investasi pada sektor energi terbarukan.
Baca Juga: Isu Talasemia Tak Bisa Berobat, Ini Penjelasan RSUD Kardinah Tegal
Ketertarikan investasi Brunei Darussalam di Jawa Tengah mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pengolahan sampah, pertanian, energi terbarukan, serta sektor pendukung pembangunan berkelanjutan. Minat tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam pertemuan antara Pangiran Muda Abdul Qawi dan Gubernur Ahmad Luthfi pada akhir Desember 2025.
Kunjungan kali ini menjadi kelanjutan dari pertemuan tersebut, sekaligus membahas secara lebih rinci rencana teknis hingga skema investasi yang akan direalisasikan.
Selain melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi potensial, rombongan Brunei Darussalam juga melakukan penandatanganan letter of intent terkait rencana investasi pada sektor energi terbarukan.
Gubernur mengatakan, Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas dengan 35 kabupaten/kota, sehingga memerlukan eksplorasi investasi yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas minat investasi yang disampaikan oleh Pangiran Muda Abdul Qawi,” ujar Ahmad Luthfi di ruang kerja.
Dikatakan, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai kondisi nol sampah pada 2029. Pemerintah daerah, kata dia, dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menangani persoalan sampah. Salah satunya dengan menggandeng investor.
“Saat ini pengelolaan sampah yang sudah berjalan antara lain di Banyumas Raya dengan sistem RDF, kemudian Pekalongan Raya. Solo Raya masih menjadi tantangan dan sudah kami komunikasikan dengan Wali Kota Solo,” kata Ahmad Luthfi.


