PUSKAPIK.COM, Tegal – Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta, menuai tanggapan dari Ketua Konsorsium SMP dan MTs Swasta Kota Tegal, Solihin.
Menurut Solihin, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi keuangan sekolah swasta yang selama ini menggaji guru dan staf dari iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa.
“Kalau gratis, lalu gaji guru dan karyawan dari mana?. Selama ini mereka hidup dari SPP dan kegiatan sekolah,” ujarnya baru-baru ini.
Solihin menilai jika kebijakan ini diterapkan tanpa dukungan anggaran yang memadai, maka sekolah swasta akan kesulitan bertahan. Terlebih, besaran SPP di sekolah swasta bervariasi, bahkan bisa lebih dari Rp 200 ribu per bulan.
Dia menyebut akan mendukung program sekolah gratis asalkan pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesuai dengan kebutuhan anggaran sekolah (RKAS).
Komisi X DPR RI memperkirakan diperlukan dana sekitar Rp 132 triliun jika sekolah swasta digratiskan, dengan asumsi tiap siswa SD dan SMP menerima bantuan Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan.
Di sisi lain, Solihin juga menyinggung kurikulum yang digunakan sekolah swasta. Saat ini, semua sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan penyesuaian.
Sekolah seperti Muhammadiyah misalnya, memberikan porsi lebih pada pendidikan keagamaan dan membuka kelas internasional (ICP).
“Bagi kami hal yang terpenting itu jangan sampai kebijakan sekolah gratis mengorbankan kualitas dan kesejahteraan guru,” pungkasnya. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
