KNPI Pemalang: Paripurna RPJMD Bukan Kepentingan Pribadi atau Parpol

Suasana Rapat paripurna persetujuan penetapan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026, Senin 23 Agustus 2021.FOTO/PUSKAPIK/ERIKO GARDA DEMOKRASI
Iklan

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua DPD KNPI Pemalang turut menanggapi kegagalan rapat paripurna penetapan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 akibat terganjal kuorum kehadiran anggota DPRD.

Ketua DPD KNPI Pemalang, Muhammad Bobby Dewantara, meminta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini tak dijadikan alat tukar politik. Karena, kata Bobby, RPJMD ini penting, sebab menjadi fundamental Pemalang untuk lima tahun kedepan.

“Jangan jadikan RPJMD ini untuk kepentingan pribadi dan partai politik, kepentingan rakyat jauh lebih penting dari itu semua.” tutur Bobby, Rabu 25 Agustus 2021.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pemalang itu menduga, gagalnya rapat paripurna penetapan RPJMD 2021-2026 pada Senin 23 Agustus 2021 lalu dikarenakan sentimen politik pasca Pilkada Pemalang 2020.

“Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, terutama soal bargaining politik yang berkaitan dengan rupiah.” ungkapnya.

Kemudian birokrasi, imbuh Bobby, juga harus berupaya mendorong RPJMD dan patuh dengan bupati selaku pembina mereka dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin 23 Agustus 2021, rapat paripurna persetujuan penetapan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 tak kunjung kuorum, meski 2 kali ditunda. Ini adalah kali kedua kejadian rapat paripurna DPRD Pemalang tak kunjung kuorum.

Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Editor: Amin Nurrokhman

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini