PUSKAPIK.COM, Pemalang – Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) menyampaikan pernyataan sikapnya kepada pemerintah atas rencana perpanjangan kebijakan PPKM Darurat.
Dalam siaran persnya Senin malam, 19 Juli 2021, ada 9 butir pernyataan sikap AMPERA. “Pertama, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan membatalkan kebijakan perpanjangan PPKM Darurat, mengingat saat ini masyarakat makin dalam kondisi terhimpit dan kesusahan akibat kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3-20 Juli 2021 besok,” kata Koordinator AMPERA, Heru Kundhimiarso.
Menurut Kundhi, masyarakat sudah dalam kondisi terpuruk secara ekonomi sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini.
“Kedua, pemberlakukan PPKM Darurat tanpa solusi semakin membuat kondisi masyarakat terpuruk. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu warga di Kabupaten Pemalang terancam tidak mampu lagi bertahan hidup dan kekurangan pangan akibat pembatasan aktivitas termasuk dalam mencari nafkah,” kata Kundhi.
Ketiga, jika pada akhirnya diperpanjang, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sesegara mungkin mencarikan solusi bantuan sosial pangan warga yang terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat.
“Meminta agar Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, untuk sesegera mungkin memprioritaskan kebijakan dengan mencarikan solusi bagi warga yang terdampak, yakni dengan memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemalang ataupun sumber-sumber lain untuk meringankan beban warga,” kata Kundhi.
Kelima, pengetatan protokol kesehatan dan patroli PPKM Darurat dilakukan secara humanis dan manusiawi, melalui pendekatan sosial, baik secara langsung oleh bupati maupun jajaran pemerintahannya hingga tingkat kelurahan/desa dibantu oleh TNI/Polri.
“Keenam, melakukan sosialisasi dan dialog secara masif terhadap kondisi darurat kesehatan yang terjadi baik melalui forum terbatas maupun menggunakan perangkat di jajaran pemerintahan hingga tingkat kelurahan/desa secara langsung kepada warga,” kata Kundhi.
Kemudian ketujuh, memprioritaskan warga yang sedang terkena Covid-19 dan diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri dengan memberikan bantuan pangan serta bantuan kesehatan termasuk pemberian vitamin.
“Karena dari fakta yang ditemukan di lapangan, sebagian besar warga yang sedang menjalani isolasi mandiri tidak mendapatkan bantuan apapun. Padahal kondisi mereka yang sedang sakit dan diharuskan untuk tidak keluar rumah sangat membutuhkan bantuan,” ungkap Kundhi.
Kedelapan, meminta kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secara cepat dan masif kepada publik terkait kondisi Covid-19 di Kabupaten Pemalang. Dari jumlah penderita, meninggal hingga tingkat kesembuhan, serta menyampaikan informasi kepada publik tentang hasil dan dampak dari pemberlakukan PPM Darurat.
“Masih sama, meningkat atau mengalami penurunan?,” kata Kundhi.
Terakhir, meminta kepada bupati dan jajaran pemerintahannya untuk berdialog secara langsung dan terbuka atas kondisi darurat kesehatan yang saat ini terjadi.
“Dialog secara terbuka penting dilakukan agar tidak muncul aksi atau kegiatan yang bisa berdampak pada kondusivitas Pemalang saat ini, dan agar publik secara terbuka tahu dan paham solusi seperti apa nantinya, yang akan diberlakukan oleh bupati beserta jajaran pemerintahannya untuk warga yang saat ini terdampak,” kata Kundhi.
Ia berharap segera ada solusi yang terbaik untuk Kabupaten Pemalang agar tidak terus menimbulkan keresahan, kegelisahan dan ketidak-pastian di kalangan masyarakat.
“Kami dari AMPERA siap aksi turun ke jalan jika ruang komunikasi ditutup oleh Bupati dan jajaran pemerintahannya,” kata Kundhi.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M