Tok! Raperda Pertanggungjawaban APBD Pemalang 2019 Diterima DPRD

FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
KLIK Untuk Ikut Polling sekarang!

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang menerima dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019.

Itu disampaikan dari perwakilan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna hari ini, Rabu 8 Juli 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Pemalang. Selain Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2019, DPRD juga memberikan persetujuan atas 9 Raperda tahap I tahun 2020.

Dari 9 Raperda yang ditawarkan eksekutif beberapa Raperda juga disetujui oleh fraksi DPRD.

Fraksi Gerindra misalnya yang menyetujui 5 Raperda menjadi Perda antara lain Raperda perubahan no 1 dan 2 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Raperda perubahan no 4 tahun 2015 tentang Badan permusyawaratan desa.

Raperda perubahan ketiga no 8 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Raperda perubahan peraturan daerah no 17 tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Fraksi Golkar menyetujui 3 Raperda menjadi Perda. Fraksi PKB menyetujui 5 dari 8 Raperda menjadi Perda.

Bupati Pemalang, H Junaedi mengucapkan terima kasih kasihnya kepada seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna Rabu siang tersebut.

“Dari 5 Raperda yang akan segera ditetapkan setelah persetujuan bersama, pertama Raperda perubahan no 8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, sebagai upaya memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku, ” ungkapnya.

Lalu, Raperda perubahan atas Perda no 1 dan 2 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kedua Raperda itu sebagai penyempurnaan dan pedoman landasan hukum yang mengatur tentang jalannya penyelenggaraan desa, ” kata Junaedi.

Dalam penutup sambutannya Junaedi kembali mengingatkan kepada semua yang hadir dalam rapat tersebut untuk tetap konsisten mengikuti protokol kesehatan.

“Kondisi sebulan terakhir kasus positif Covid-19 cenderung meningkat, kondisi ini jauh dari kondisi normal yang sesungguhnya, namun kondisi dimana kita dipaksa hidup berdampingan dengan Covid-19,” pungakasnya.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman

Iklan

Tinggalkan Balasan