SLAWI, puskapik.com - Sekretaris Dinas Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal, Eko Karyanto ST MT membuat terobosan baru sebagai wujud komitmen peningkatan kualitas layanan publik di bidang infrastruktur. Terobosan baru itu, yakni meluncurkan aplikasi berbasis teknologi digital bernama Sistem Informasi Terpadu Online Tanggap Aduan Layanan Jalan, Bangunan, Infrastruktur, dan Irigasi atau singkatannya Soto Talang. "Selama ini, penanganan aduan infrastruktur masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi. Soto Talang hadir sebagai solusi agar setiap laporan masyarakat bisa direspons cepat, tepat, dan transparan,” kata Eko Karyanto, Jumat 10 Oktober 2025. Dikatakan, kendala di lapangan masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait lambatnya respons terhadap aduan masyarakat mengenai kerusakan jalan, bangunan publik, maupun irigasi. Oleh karena itu, sistem Soto Talang dibangun dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui platform ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai permasalahan infrastruktur secara online. Aduan akan langsung tercatat di sistem DPUPR dan dipetakan secara digital untuk ditindaklanjuti oleh bidang terkait. "Melalui Soto Talang, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tapi juga menjadi bagian aktif dalam pengawasan dan pelaporan infrastruktur di wilayahnya,” jelas Eko. Lebih lanjut dikatakan, melalui sistem ini, DPUPR juga mengintegrasikan data historis aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan berikutnya. Soto Talang ini dirancang dalam tiga fase pengembangan, yakni Tahap Jangka Pendek selama 60 Hari, pembentukan tim efektif, pembuatan aplikasi berbasis website, penyusunan SOP dan panduan penggunaan, pelatihan internal, uji coba, sosialisasi, hingga launching program. "Soto Talang diharapkan memberi manfaat luas bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat," harapnya. Sementara itu, tambah dia, bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan aduan infrastruktur, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas layanan publik. Bagi masyarakat memberikan kemudahan dalam menyampaikan laporan, memantau tindak lanjut aduan, dan berpartisipasi aktif menjaga infrastruktur daerah. Selain itu, bagi dunia akademik dan media bisa menjadi sumber data empiris dalam penelitian dan pemberitaan terkait pembangunan daerah. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat digitalisasi layanan publik. Lewat Soto Talang, laporan tak lagi hilang di meja birokrasi, tapi langsung direspons di lapangan,” tutupnya optimistis," pungkasnya. **