SLAWI, puskapik.com - Komisi A DPRD Provinsi Jateng bersama Kominfo Pemprov Jateng mengunjungi Radio Slawi FM, Kamis 2 Oktober 2025. Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Slawi FM dinilai mampu bertahan di era digital. Kunjungan kerja monitoring ke Radio Slawi FM dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jateng, Imam Teguh Purnomo. Kunjungan Komisi A didampingi Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Jawa Tengah itu, juga membawa sekitar 15 orang. Rombongan disambut Ketua Dewan Pengawas Radio Slawi FM yang juga Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal, Nurhayati, beserta Direktur Utama Slawi FM Apun Yudoko, jajaran direksi, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. "Radio Slawi FM berhasil menjaga eksistensinya di tengah era digital dengan menghadirkan program siaran yang inovatif dan bermanfaat," kata Imam. Hibah Relatif Kecil Ia menilai, meskipun anggaran hibahnya relatif kecil, program-programnya sangat lengkap, inovatif, dan berdampak positif. "Kami apresiasi semangat Slawi FM yang terus berkarya dan menjadi inspirasi bagi LPPL lain di Jawa Tengah,” ujarnya. Dewan Pengawas Slawi FM, Nurhayati mengungkapkan, pengelolaan radio daerah ini kini semakin tertata. Dengan dukungan hibah dari Pemkab Tegal yang antara lain untuk tunjangan dewan pengawas, direksi, hingga biaya operasional dapat berjalan setiap tahun. “Alhamdulillah, meskipun dengan anggaran terbatas, kreativitas dan inovasi direksi mampu membawa Slawi FM meraih berbagai penghargaan dan pengakuan publik,” ungkapnya. Plt Sekretaris Diskominfo Jateng, Muhamad Faizin, juga menyebut Slawi FM sebagai contoh nyata radio lokal yang adaptif di era digital. “Slawi FM tidak hanya mengudara di frekuensi 99,3 FM, tetapi juga hadir di berbagai platform digital. Inovasi-inovasi ini membuktikan bahwa radio lokal tetap bisa eksis dan berpengaruh, bahkan diakui secara nasional,” katanya. Direktur Utama Slawi FM, Apun Yudoko menegaskan bahwa sebagai media publik, independensi dan netralitas adalah prinsip utama. “Independensi hanya bisa dijaga bila ada mekanisme check and balance melalui Dewan Pengawas yang diatur perda. Seleksi direksi dan dewan pengawas pun dilakukan dengan fit and proper test untuk memastikan akuntabilitas dan kepentingan publik,” jelasnya. ***