Open post

Beragam Penyebab Perceraian di Pemalang, Ada yang Terpaksa, Kenapa?

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Beragam faktor menjadi penyebab pasutri di Kabupaten Pemalang memilih berpisah, yang mana awal tahun 2021 ini jumlahnya sudah mencapai seribu lebih. Mulai dari masalah ekonomi, kecemburuan, hingga keterpaksaan.

Dijelaskan Sri Rokhmani, Hakim dan Juru Bicara Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang, masalah ekonomi menjadi faktor utama ribuan gugatan cerai tersebut dilayangkan. Masa pandemi Covid-19 ini, banyak pendapatan kepala keluarga merosot, dan berujung cek-cok.

Dalam triwulan awal tahun 2021, tercatat ada 1.427 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang. Dari jumlah itu, sudah 1.286 yang diputus.

Disamping masalah ekonomi, faktor kecemburuan juga menyumbang rentetan penyebab pasangan suami istri (pasutri) di Kota Ikhlas memilih berpisah.

Kecemburuan ini, misalnya, baik suami atau istri memiliki teman lawan jenis yang kerap saling curhat chat/pesan telepon atau media sosial. Dan itu menjadi akar perselisihan.

“Terutama pasangan muda, itu orang yang berkeluarga baru sekitar 1 sampai 5 tahun, itu sering jadi masalah.” ungkap Sri Rokhmani, Rabu 14 April 2021.

Kemudian faktor lainnya adalah keterpaksaan. Yang mana keduanya menikah secara terpaksa, karena sejumlah alasan.

“Biasanya karena hubungan terlalu jauh, kemudian perempuannya hamil dulu, terus nikah. Si suami kadang merasa kurang nyaman, kurang cocok, dan hanya ‘ketiban sampur’ akhirnya suami mengajukan perceraian,” terang Sri Rokhmani.

Biasanya pasangan suami istri macam ini, langsung berpisah pasca ijab qobul melangsungkan pernikahan. Kemudian selang beberapa bulan, mengajukan perceraian.

“Melalui mediasi, kita harapkan mereka bisa dimediasi dan rukun lagi, bisa mencabut perkaranya. Namun, apabila di mediasi tenyata mereka tetap pada pendirian masing-masing, tetap ingin pisah, ya tetap di proses sampai pada putusan,” jelas Sri Rokhmani.

Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Editor: Amin Nurrokhman

 

 

 

 

Open post

Wow! Tahun 2020, Ada Ribuan Janda Baru di Pemalang

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ribuan kasus perceraian terjadi selama tahun 2020 di Kabupaten Pemalang, dan jumlahnya lebih tinggi dibanding tahun 2019. Mirisnya, pandemi Covid-19 jadi faktor lahirnya ribuan janda dan duda di daerah ini.

Dikatakan, Hakim dan Juru Bicara Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang, Dra Sri Rokhmani. Hingga hari ini, Rabu 30 Desember 2020, total ada 4.752 permohonan cerai, ditambah sisa tahun 2019, sejumlah 360 permohonan.

“Yang diputus sampai dengan hari ini 4.766. Dibandingkan 2019 lebih banyak tahun ini, waktu itu kurang lebih sekitar 4000. Tahun ini kalau ditotal dengan sisa tahun kemarin ada 5.112, ada kenaikan,” kata Sri Rokhmani.

Usia perkawinan para pemohon cerai itu pun bervariasi, kebanyakan kurang dari 10 tahun, namun ada pula yang berusia 10 tahun keatas dan usia pensiun, bahkan ada yang dibawah usia 5 tahun.

Sri Rokhmani menuturkan, ekonomi jadi faktor utama perceraian di tahun 2020 ini.

“Faktornya terutama masalah ekonomi, karena ada pandemi Covid ini banyak yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Akhirnya kondisi ekonomi keluarga gonjang-ganjing, menimbulkan pertengkaran, dan akhirnya ada yang maju ke sini, mengajukan gugatan,” kata Sri Rokhmani.

Selain ekonomi, biasanya untuk pasangan suami istri muda, dugaan perselingkuhan juga menyumbang faktor terjadinya perceraian.

“Kan masing-masing pegang HP, mungkin dia punya jaringan atau punya teman. Kadang ada yang istilahnya jadi teman mesra, pasangannya cemburu. Gara-gara itu bertengkar dan ada yang maju kesini (Pengadilan Agama), bercerai,” imbuh Sri Rokhani.

Sri Rokhani mengatakan, setiap tahunnya Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang melakukan penyuluhan hukum di masyarakat. Bulan November 2020 lalu, penyuluhan dilaksanakan bersama Pengadilan Negeri,Polres,Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah Pemalang.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Amin Nurrokhman

 

Open post

Wow! Tahun Ini, PA Pemalang Sidangkan 5 Ribu Perkara Perceraian

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pemalang optimistis target putusan perkara perceraian tahun ini tercapai. Mengingat sampai saat ini PA sudah memutuskan 3920 perkara dari 4109 perkara yang diajukan sampai saat ini sedangkan target PA di tahun ini sebanyak 5000 putusan perkara perceraian.

Juru bicara PA Pemalang, Sri Rohkmani, Jumat 6 November 2020, menyampaikan, meningkatnya pengajuan permohonan perceraian sangat dirasakan akhir-akhir ini.

“Dalam sehari kami menerima 50-70 pengajuan perkara dari masyarakat, selain itu angka dispensasi perkawinan juga meningkat semenjak masa pandemi. Dari hal inilah PA optimististis target putusan perkara perceraian tahun ini akan tercapai, ” ujarnya.

Sri mengatakan, sebenarnya pihakanya berharap pengajuan perceraian di Kabupaten Pemalang bisa turun. Namun hak masyarakat guna mencari keadilan dalam perkawinan juga harus didahulukan.

“Kalau mau jujur lebih baik tidak ada perkara perceraian, namun ketika melihat fakta di masyarakat, misalnya rumah tangga sudah tidak harmonis, keduanya sudah tidak bisa menyelesaikan urusan rumah tangga dengan baik-baik. Daripada berdampak pada kehidupan kedepannya lebih baik mengajukan ke pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum,” katanya.

Sri menyampaikan faktor penyebab perceraian terbesar didominasi masalah ekonomi. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman

Open post

Pemohon Isbat Nikah, Kebanyakan Warga Pemalang Selatan

PUSKAPIK.COM, Pemalang-Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pemalang tahun ini menerima 140 perkara pengajuan isbat nikah. Dari angka tersebut 134 terselesaikan, 1 perkara ditolak, 1 perkara diputus tidak bisa diterima, dan 4 perkara yang gugur.

Juru bicara PA Pemalang, Sri Rokhmani, Jumat 6 November 2020 menyampaikan, dari jumlah tersebut terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 100an perkara untuk pengajuan isbat nikah.

Isbat nikah sendiri adalah permohonan pengajuan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Tren-nya naik dari tahun ke tahun, tahun ini kami lakukan persidangan terpadu dengan menggandeng Disdukcapil dan KUA. Dilaksanakan tanggal 23 Oktober kemarin di kantor Kecamatan Watukumpul, ” ujarnya.

Dari jumlah yang diisbatkan sebagian besar masih didominasi oleh masyarakat Pemalang Selatan.

“Karena mungkin tradisi, menikah di usia muda di bawah 19 tahun, terutama pada sang istri atau mempelai wanitanya, sehingga hanya dilakukan secara siri karena secara undang-undang (hokum positif) tidak diperbolehkan, ” ungkapnya.

Sri mengatakan, implikasi pernikahan secara siri yakni, tidak dapat perlindungan secara hukum, baik suami, istri, atau anak.

“Yang jelas ketika proses pengajuan akta anak akan terkendala, karena dokumen pernikahan orang tuanya berupa buku nikah tidak ada. Maka dari itu kami berikan upaya pembuatan dokumen tersebut dengan proses isbat nikah. Tentunya hanya diperuntukkan kepada pernikahan siri yang tidak bermasalah, atau tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, ” katanya.

Menurut Sri, berbeda dengan poligami, kalau poligami prosesnya mengajukan langsung ke pengadilan dengan diketahui saksi istri yang sah.

“Kami imbau masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri agar mengajukan isbat nikah. Manfaatnya agar ikatan pernikahan diakui oleh negara dan terjamin secara hukum hak-haknya terutamanya hak anak, ” ujarnya.

Dan untuk para pemuka agama di desa-desa, agar bisa menyampaikan pesan dakwahnya kepada warga untuk melaksanakan pernikahan di hadapan petugas KUA setempat. Bagaimanapun pernikahan harus sah secara hukum negara dan syariat agama keduanya tidak boleh dipisahkan, ” pungkasnya.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman

Open post

Turun Saat Pandemi, Masuk New Normal Kasus Perceraian di Pemalang Melonjak

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A, Kabupaten Pemalang meningkat tajam seiring keluar surat edaran terbaru dari Mahkamah Agung (MA) nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dalam Tatanan Normal Baru.

Itu disampaikan salah satu Hakim PA yang sekaligus merangkap sebagai juru bicara, Sri Rokhmani, Selasa 7 Juli 2020. Menurutnya sempat terjadi penurunan pengajuan perkara saat masa pandemi di bulan Maret-Mei lalu.

Dari data PA ada 300 perkara masuk di bulan Maret, 144 perkara bulan April, dan 174 perkara di bulan Mei 2020. Memasuki masa tatanan normal baru jumlah perkara masuk melonjak tajam yakni 566 perkara di bulan Juni.

“PA sendiri sempat ada penundaan 1 bulan saat awal masa pandemi, berdasarkan surat edaran MA waktu itu, jadi tidak ada sidang hanya menerima pendaftaran itupun melalui online, persidangan juga kita batasi, ” ungkapnya.

Selama masa pandemi berdasarkan data terjadi peningkatan dalam pengajuan gugat cerai, terutama dari pihak istri dengan faktor penyebab utama adalah ekonomi.

Selain itu, peningkatan pengajuan dispensasi nikah juga meningkat saat memasuki masa new normal. Rata-rata pengajuan dispensasi karena pihak calon masih dibawah umur berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku.
Berlakunya UU no 16 tahun 2019 menggantikan UU yang lama tentang mengatur batas usia perkawinan, yang dulu minimal 16 tahun menjadi 19 tahun juga berpengaruh terhadap tingginya pengajuan dispensasi.

“Budaya orang desa yang masih menikahkan anaknya di usia muda juga sangat berpengaruh. Apalagi pergaulan bebas sekarang ini, remaja putri yang hamil sebelum nikah juga kerap terjadi dalam pengajuan dispensasi,” kata Rokhmani kepada puskapik.com

Sri Rokhmani menyampaikan, target PA Pemalang dalam memutuskan perkara di tahun ini sebanyak 5000 perkara. Sampai saat ini di bulan Juli PA baru memutuskan sekitar 2000-an perkara dalam persidangan.

“Walau begitu kami masih optimistis target akan terpenuhi di tahun ini, kesadaran masyarakat dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama juga mempengaruhi, ” ujarnya.

Sri Rokhmani mengingatkan kepada masyarakat yang akan atau sudah mengajukan perkara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Masih terjadi penularan Covid-19 sebaiknya masyarakat tetap waspada, di lingkungan PA sudah kami siapkan, dari pengecekan suhu tubuh, tempat cuci tangan dan imbauan penggunaan masker, ” tutupnya.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman

Open post

New Normal, KUA Pemalang ‘Kebanjiran’ Permohonan Nikah

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Sejak terbitnya Peraturan Bupati (Perbub) Pemalang No 28 dan 29 tahun 2020 tentang ‘new normal’, pendaftaran permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang mengalami peningkatan signifikan.

Itu disampaikan penghulu KUA Kecamatan Pemalang, Fatchuroji Alfat, Kamis 2 Juli 2020, kepada puskapik.

Menurutnya, saat pandemi Covid-19 di Bulan Maret-April-Mei rata-rata hanya 10 pendaftar per bulan. Mulai Juni setelah Perbub terbit mencapai 300 pendaftar.

“Selama pandemi, pemohon nikah sedikit, antara lain karena mempelai atau wali yang berasal dari luar Pemalang, terkendala akibat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah. Maka di bulan Juni, masyarakat mulai berbondong-bondong mendaftarkan pengajuan pernikahan, ” ungkap Fatchuroji.

Pihak KUA sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini, tapi Fatchuroji mengatakan, karena keterbatasan petugas penghulu juga menjadi persoalan dalam pelayanannya.

Saat ini hanya ada dua penghulu di KUA Pemalang, itupun bukan petugas khusus melainkan jabatan fungsional.

“Kalau di KUA penghulu itu fungsional, hanya saya dan pak ketua tidak ada jabatan khusus untuk posisi penghulu,” ucapnya.

Menurut data berdasarkan regulasi, KUA kecamatan Pemalang merupakan KUA tipe A yang per tahunnya menangani pengajuan pernikahan di atas 1000 seharusnya minimal ada 10 orang penghulu, namun faktanya hanya ada 2.

Terkait dengan hal itu, Fatchuroji menceritakan pengalamannya dalam bekerja sebagai penghulu. Dia mengaku pernah berangkat pagi hingga sampai jam 12 malam hanya untuk melayani masyarakat dalam urusan pernikahan.

“Kita tahu sebagian masyarakat masih menganut istilah jawanya ‘pitungan’ yakni meyakini hari hari dan jam yang baik untuk proses pernikahan. Itu yang tidak bisa kami hindari dan perlu edukasi khusus kepada mereka, maka terkadang kami tawarkan solusi yang terbaik, “ujarnya.

Fatchuroji mengimbau kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan pernikahan dalam waktu dekat ini untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami berkomitmen untuk melayani tetapi kami mohon untuk persyaratan silakan dipenuhi termasuk protokol kesehatannya,” pungkasnya.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman

Open post

Istri Gugat Cerai Dominasi Perkara di PA Pemalang

PEMALANG (PUSKAPIK)- 80 persen kasus perceraian di Pemalang, istri gugat cerai, yang menjadi urutan pertama, untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Pemalang. Penyebabnya, faktor ekonomi yang menjadikan istri menggugat cerai suami.

Humas Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, kepada puskapik.com, DRS H Dadang Karim MA, Kamis (06/02/20), mengatakan, penggugat didominasi pihak istri. Menikah di usia muda, mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga.

“Gugatan diajukan pihak istri dengan alasan suami tidak mampu memenuhi ekonomi keluarga, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran” ujar Dadang.

Jumlah total perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pemalang, di tahun 2019 mencapai 4.455 perkara. Di awal awal tahun 2020 ini, tercatat 536 perkara. Gugat cerai dari pihak istri mendominasi perkara, dengan jumlah 3.135 perkara di tahun 2019, dan diawal tahun 2020, 362 perkara.

Perkara talak cerai di Pengadilan Agama Pemalang, hanya 15 persen dengan jumlah 942 perkara di tahun 2019 dan 77 perkara di awal tahu 2020. Dispensasi nikah, menjadi uratan ketiga setelah talak cerai dan gugat cerai, dengan total 163 perkara tahun 2019 dan 60 perkara di awal tahun 2020.

Kecamatan Taman, Pemalang, dan Petarukan, menjadi wilayah dengan banyak kasus percerain. Dadang juga menyebutkan, untuk wilayah kota Pemalang termasuk dominan mendaftar kasus perceraian, karena dekat dan murah. Wilayah selatan hanya beberapa saja. Rentang usia pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Pemalang, dari usia 35 tahun sampai 55 tahun.

30 permohonan di tahun 2019 tidak diterima oleh Pengadilan Agama Pemalang. Beberapa perkara tidak dikabulkan karena tidak adanya bukti kuat. Alasan hakim tidak mengabulkan karena disebabkan identitas yang salah dan kasus yang ngambang.(ADR)

Scroll to top