Gaya “sat-set” dan “gaspol” yang digaungkan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif kini diuji keras. Baru beberapa bulan menjabat, Fahmi dan wakilnya Dimas Prasetyaningrum sudah dikepung berbagai persoalan: infrastruktur rusak, fiskal seret, dan dinamika politik yang mulai memanas. Janji membangun Purbalingga secara kolaboratif dan inovatif memang terdengar segar. Namun di lapangan, realitas tak semulus visi. Banyak proyek besar menunggu, tapi anggaran daerah terbatas, sementara publik menuntut hasil cepat. Infrastruktur Bolong, Anggaran Seret Salah satu tantangan paling nyata adalah kondisi jalan kabupaten yang rusak. Data Pemkab menunjukkan, lebih dari 300 kilometer ruas jalan perlu perbaikan. Program unggulan “Alus Dalane, Kepenak Ngodene” yang digadang-gadang menjadi simbol pembangunan rakyat kecil, kini harus berpacu dengan keterbatasan dana. “Anggaran kita terbatas, tapi tuntutan masyarakat tinggi. Kami harus kreatif mencari solusi dan sumber pembiayaan lain,” kata Fahmi dalam Musrenbang Kabupaten 2025. APBD Purbalingga tahun ini tercatat sekitar Rp 2,1 triliun, dengan ruang fiskal murni yang relatif sempit. Artinya, tak semua janji bisa langsung direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah kini berupaya menggandeng provinsi, kementerian, dan pihak swasta untuk menutup celah pembiayaan. Masalah lain yang tak kalah pelik adalah pengelolaan sampah. Kapasitas TPA Kalipancur disebut hampir penuh, mendorong Pemkab meluncurkan program “Keping Emas” (Kelola Sampah Purbalingga Emas). Namun, tanpa dukungan serius dari masyarakat dan sistem pengelolaan terpadu, ancaman krisis sampah bisa jadi bom waktu baru. Birokrasi Lambat, SDM Tertinggal Fahmi juga berhadapan dengan tantangan klasik: kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga masih di bawah rata-rata Jawa Tengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang belum turun signifikan. “Kalau birokrasi lambat dan tidak berubah, semua program hanya akan berhenti di spanduk,” sindir salah satu aktivis mahasiswa di Purbalingga dalam forum diskusi publik baru-baru ini. Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan reformasi layanan publik berbasis digital, agar urusan perizinan dan administrasi bisa lebih cepat, transparan, dan efisien. Politik Lokal Mulai Panas Dari sisi politik, Fahmi juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan DPRD dan elite lokal. Meski di awal dukungan tampak solid, dinamika politik di kabupaten sering kali berubah cepat — terutama saat pembahasan anggaran dan proyek strategis. Sejumlah anggota DPRD disebut mulai kritis terhadap arah prioritas pembangunan, terutama pada proyek infrastruktur yang dianggap terlalu ambisius. Situasi ini menuntut kemampuan komunikasi politik yang matang agar program tidak tersandera tarik-menarik kepentingan. “Pemerintah harus terbuka dan sering turun ke bawah. Kalau komunikasi publik lemah, mudah sekali muncul kesalahpahaman,” ujar pengamat kebijakan publik dari Unsoed, Eko Prasetyo. Ia menilai, keberhasilan Fahmi–Dimas akan sangat bergantung pada kemampuan mereka menyelaraskan ambisi politik dengan realitas fiskal. “Kalau tidak hati-hati, program besar bisa macet di tengah jalan. Anggaran kecil tapi janji besar itu kombinasi berisiko,” kata Eko. Harapan di Tengah Tantangan Meski dikepung tantangan, banyak pihak menilai kepemimpinan Fahmi membawa energi baru di Purbalingga. Gaya “sat-set” yang menekankan kecepatan dan kerja nyata dianggap sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin perubahan cepat. Namun, kecepatan harus dibarengi arah yang jelas. Tanpa koordinasi lintas sektor dan dukungan politik yang kuat, pembangunan bisa kehilangan fokus. Tiga tahun ke depan akan menjadi masa krusial bagi duet Fahmi–Dimas. Jika mampu menembus hambatan infrastruktur, lingkungan, dan politik lokal, Purbalingga berpeluang naik kelas menjadi salah satu kabupaten progresif di Jawa Tengah. Namun jika tergelincir dalam birokrasi lambat dan tarik-menarik kepentingan, jargon “gaspol” hanya akan tinggal slogan di baliho. Semar Pbg. Rudi Yahya, Pemerhati Kebijakan Publik Purbalingga, Jawa Tengah. **