TEGAL, puskapik.com - Sejumlah nelayan yang tergabung dalam DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Tegal bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI pada Rabu 1 Oktober 2025. Rombongan nelayan Kota Bahari yang berangkat menggunakan satu bus itu diterima oleh jajaran Kelompok Kerja Komisi atau Poksi IV Fraksi PKB DPR RI yang dipimpin Daniel Johan. Ketua DPC HSNI Kota Tegal, H. Eko Susanto mengatakan, aspirasi yang disampaikan menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan dan usaha penangkapan ikan. Pasalnya, kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan banyak menimbulkan beban operasional tinggi, ketidakpastian usaha hingga melemahnya ekonomi pesisir. “Pemerintah perlu merevisi skema pembagian wilayah penangkapan agar kapal di atas 100 GT dapat beroperasi lintas WPP terdekat, seperti WPP 711 dan 712, sehingga lebih efisien, adil dan sesuai kondisi lapangan,” kata Eko. Selain revisi WPP, para nelayan Kota Tegal juga menyampaikan aspirasi penting lainnya seperti perbaikan sistem denda dan suspend. Menurut Eko, sanksi administratif dan suspend bagi nelayan perlu dibuat lebih proporsional dan bertahap. Pelanggaran ringan sebaiknya diberikan peringatan dan pembinaan terlebih dahulu, bukan langsung dikenakan denda atau suspend berat. Dalam kesempatan tersebut, nelayan juga meminta agar pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi solar khusus nelayan secara merata dengan harga stabil dan terjangkau. “Kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT juga perlu mendapat akses subsidi BBM demi menjaga keberlangsungan usaha penangkapan ikan,” ucap Eko. Di sisi lain, nelayan juga berharap adanya pengurangan target Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sektor perikanan. Dikatakan Eko, target PNBP di sektor perikanan dinilai terlalu tinggi dan menjadi beban tambahan bagi nelayan. Penyesuaian target PNBP akan memberi ruang bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk fokus pada pembinaan, bukan sekadar penarikan pungutan. “Kami berharap Fraksi PKB DPR RI dapat memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional agar kebijakan perikanan lebih adil, berpihak pada nelayan dan mendukung keberlanjutan sektor kelautan Indonesia,” tegas Eko. **