PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz menetapkan status tanggap darurat rob selama 14 hari, mulai 4 hingga 17 Juni 2020. Banjir rob melanda hampir merata di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara sejak awal bulan ini. Sebanyak 7.000 warga terdampak dan 250 di antaranya terpaksa mengungsi.
“Ada beberapa hal yang menyebabkan rob semakin tinggi, seperti jebolnya tanggul di Meduri, gelombang tinggi yang menyebabkan air laut di pantai Utara limpas ke jalan-jalan di Kota Pekalongan, dan Sungai Gabus dan Kalibanger yang airnya limpas ke perumahan, daerah Slumprit, dan Degayu, meskipun sebelumnya jalan sudah ditinggikan,” kata Saelany dalam konferensi pers di Setda Kota Pekalongan, Jumat, 5 Juni 2020.
Menurut wali kota, warganya mengungsi di beberapa tempat seperti Slamaran. Menurut Saelany, sebelumnya Slamaran aman dari rob karena memiliki tanggul, tapi karena ada limpasan air kini daerah itu juga terdampak.
Penetapan status tanggap darurat rob, kata Saelany, dilakukan untuk memudahkan penganggaran penanganan rob dan untuk menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan banjir akibat air laut pasang. Pemkot Pekalongan juga berkoordinasi dengan gubernur agar penanganan pembangunan dilakukan secara permanen serta membantu mengintervensi pemerintah pusat untuk pembangunan di Kota Pekalongan.
“Pemerintah Kota Pekalongan telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat untuk mengkaji kembali. Penanganan ke depannya kami inginkan pembangunan permanen atau tetap,” kata Saelany.
Saelany mengapresiasi kepada seluruh instansi yang telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai komunitas, seperti BPBD, Pekalongan Tanggap, Pekalongan Peduli, dan Pekalongan Rescue yang telah membantu mengevakuasi warga terdampak rob.
“Terima kasih pula kepada jajaran Brimob, TNI, dan Polri TNI yang membangun dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi dan warga terdampak rob,” kata Saelany.
Kontributor: Suryo Sukarno
Editor: Faisal M
