PUSKAPIK.COM, Brebes – Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, berbagai aspirasi muncul dari masyarakat agar penyelenggaraan Brebes Expo dan Pasar Malam tahun 2025 tak hanya semarak secara seremonial, tapi juga berkeadilan secara substansi, khususnya bagi pelaku UMKM lokal.
Dorongan perubahan ini bukan ditujukan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan sebagai solusi bersama menuju tata kelola yang tertib, terbuka, dan berpihak pada ekonomi kerakyatan.
Salah usulan datang dari sejumlah pelaku UMKM dan PKL yang berharap dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan. Banyak di antara mereka mengeluhkan kurangnya informasi soal pendaftaran lapak dan minimnya pendampingan saat proses berlangsung.
“Harapannya sederhana, sistem pendaftaran dilakukan secara terbuka dan diumumkan di kanal resmi pemerintah. Biar semua warga punya peluang yang sama,” ujar Ketua DPC UMKM Remojong Adab Brebes, Hendri Sucipto saat dihubungi wartawan, Rabu (23/7/2025).
Untuk menjawab keresahan ini, Hendri mengusulkan agar seluruh proses pendaftaran dan penempatan lapak UMKM dilakukan melalui pendampingan resmi DINKOMPUMDAG dan diawasi langsung oleh Inspektorat Daerah agar transparan dan akuntabel.
Beberapa usulan strategis lainnya yang disampaikan antara lain:
1. Pembentukan panitia melalui SK Bupati secara terbuka, dengan komposisi berimbang: 30% pelaku UMKM lokal, 30% ASN lintas OPD, 20% pegiat seni dan budaya, 20% akademisi/aktivis ekonomi rakyat.
2. Kuota minimal 70% untuk UMKM lokal yang telah diverifikasi DINKOMPUMDAG dan DPMPTSP berdasarkan data legalitas usaha.
3. Sistem pendaftaran PKL dan UMKM secara terbuka yang menampilkan informasi harga sewa, denah lokasi, status peserta, dan transparansi pembayaran.
4. Hanya komunitas UMKM/paguyuban PKL yang memiliki SK resmi yang diakui, dengan mekanisme pemilihan koordinator secara demokratis dan terbuka.
Salah satu Dosen Universitas Muhadi Setiabudi Brebes ini menyoroti pentingnya kebersihan area expo dan pasar malam, yang terkadang dikeluhkan karena sampah yang berserakan. Usulan yang disampaikan adalah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes secara langsung sebagai penanggung jawab kebersihan area acara, baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pembongkaran.
“Pengelolaan kebersihan ini juga bisa memberdayakan komunitas dan relawan lingkungan setempat,” ujar Hendri.
Menurutnya, tenda-tenda UMKM harus lebih rapi dan modern, dengan dukungan fasilitas umum seperti air bersih, pencahayaan yang cukup, dan area ramah anak. Yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah pelaporan keuangan panitia, baik dari sewa lapak, sponsorship, hingga pengeluaran kegiatan, diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemkab Brebes oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik.
“Audit anggaran diusulkan dilakukan oleh Inspektorat (APIP) dan dipantau Dinas Pendapatan Daerah agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bocor,” tegasnya.
Ketua UMKM Brebes Bermartabat, Ustajudin, mengingatkan bahwa perayaan kemerdekaan bukan sekadar pesta, tapi peluang menghadirkan keadilan ekonomi dan kebudayaan.
“Kalau sistemnya adil dan rapi, masyarakat akan merasa memiliki. Bagaimana UMKM dan pelaku seni lokal diberi tempat yang pantas,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, panggung hiburan dalam gelaran Brebes Expo juga menjadi perhatian penting. Usulan ini datang dari pegiat seni lokal, agar penyelenggaraan pertunjukan seni, musik, dan hiburan rakyat dikoordinasikan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Brebes.
Dengan begitu, konten hiburan yang ditampilkan bisa menjadi ruang ekspresi budaya lokal, ajang promosi pariwisata daerah, sekaligus memberikan panggung kepada seniman dan kelompok kesenian lokal.
“Brebes punya banyak potensi seni dan budaya yang layak ditampilkan di Brebes Expo. Panitia mustinya melibatkan sanggar tari, seni dan budaya lokal,” ujar salah satu pegiat seni dan budaya Brebes yang tidak ingin disebut namanya.
Usulan-usulan ini menjadi cermin harapan agar Brebes bisa menjadi contoh dalam reformasi tata kelola event publik. Bukan hanya meriah, tapi juga bersih, adil, inklusif, dan berbudaya gotong royong.
Diharapkan masukan ini dapat ditindaklanjuti dalam forum resmi panitia HUT RI ke-80 dan Pemkab Brebes.
Brebes Beres, UMKM Naik Kelas. Panggung Budaya Lokal Terangkat. Kebersihan Dijaga, Informasi Dibuka. Pesta Rakyat, Bukan Sekadar Dagang dan Musik Keras. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
