PUSKAPIK.COM, Pemalang – Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang memperbaiki puluhan ribuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bermasalah sudah hampir rampung.
Data Dinsos Pemalang sampai tanggal 31 Juni 2021 lalu, dari puluhan ribu data yang harus diperbaiki di 14 Kecamatan 10 di antaranya sudah 100 persen.
“Sisanya ada 4 kecamatan yang belum, Warungpring 89,99 persen, Belik 96,77 persen, Ulujami 98,87 persen, Comal 98,88 persen. Pada puluhan ribu DTKS yang diperbaiki itu didalamnya itu ada data tidak padan dengan Didukcapil, data meninggal dunia, data usulan dihapus, dan tidak mempunyai E-KTP. Nah ini ada penerima bansos yang tidak punya E-KTP dan jumlahnya ribuan, sudah kami sampaikan ke Didukcapil termasuk yang belum padan untuk diperbaiki,”kata Kabid Sosial Dinsos Pemalang, Supadi Senin 9 Agustus 2021.
Supadi menyampaikan, kelanjutan dari proses perbaikan DTKS ini akan dimasukan ke SDGs dan diserahkan kepada Kemensos. Selama ini yang tidak padan masih dapat bantuan, dengan usulan ini nantinya penetapannya akan berubah.
“Kalau desa tidak memperbaiki maka kami pastikan sementara tidak akan mendapat bantuan. Kalau desa tidak memperbaiki dalam rentang waktu yang sudah ditentukan maka akan dihapus sebagai penerima bantuan. Sesuai aturan penetapan itu dilakukan setahun 4 kali,”ujarnya.
Selama ini pihak Dinsos mengaku telah menerima banyak aduan terkait warga terdaftar DTKS tapi tidak menerima bantuan.
“Namun kami selalu memberikan pemahaman untuk diurus di desa masing-masing. Dan gerakan ini sudah masif di desa-desa saya yakin mereka paham,” katanya.
Supadi memberikan contoh ketika ada warga yang diusulkan dihapus dari DTKS karena beberapa kriteria. Apakah itu sudah tergolong mampu, tidak ditemukan, atau tidak ada alamatnya dan jumlahnya ribuan.
“Kalau yang meninggal dunia sudah ada kolomnya sendiri dan kami pastikan prosesnya terus berjalan tidak akan berhenti. Kami akui ada beberapa warga miskin yang diluar DTKS sehingga tidak menerima bantuan maka dari itu kami terus lakukan perbaikan data,” ujar Supadi.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang mendesak agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaiki. Tujuannya, agar bantuan yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran.
Itu disampaikan Mokhamad Safi’i, Anggota DPRD Pemalang, Komisi D. Karena, kata Safi’i, DTKS menjadi sumber bantuan yang diberikan Pemerintah terkait program kemiskinan, maupun program dampak Covid-19 tahun 2020-2021.
“Maka kami mohon agar DTKS diperbaiki, karena kita tahu di lapangan masih banyak penerima program yang tidak tepat sasaran. Baik program BPNT,PKH,BST, ataupun BSU,†jelas Safi’i, Rabu 20 Januari 2021 lalu.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman