PUSKAPIK.COM, Pemalang – Kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pemalang di Pilkada 2020 tak membuat partai berlambang Banteng tersebut gamang dalam menentukan kebijakan politik.
Ketua DPC PDIP Pemalang Junaedi, Minggu malam, 6 Juni 2021, menegaskan akan mengawal pemerintahan Agung-Mansur secara proporsional. “Kami PDIP yang hari ini di luar pemerintahan. Sudah kita perintahkan kepada semua petugas partai yang ada di legislatif (15 kursi) untuk mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Tapi kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, dan itu hanya sebuah pencitraan, maka harus kita kritisi,” katanya.
Junaedi membantah partainya menjadi oposisi di pemerintahan Agung-Mansur. Menurutnya, di pemerintahan daerah memang tidak dikenal istilah oposisi. “Tapi kalau ada pendapat orang jika PDIP saat ini menjadi oposisi, ya silakan saja,” ujarnya saat menjadi narasumber di Puskapik Forum.
Junaedi menganggap kontribusi membangun Pemalang bisa dilakukan dari beberapa aspek, tidak melulu harus di pemerintahan. Ia mencontohkan di PDIP, ada organisasi sayap partai, Baguna yang bertugas terjun langsung kemasyarakat dan memberikan kontribusi apa yang dibutuhkan rakyat.
Terkait kepemimpinan di Kabupaten Pemalang saat ini, Junaedi mengaku siap jika dimintai pendapat. Namun jika tidak, maka tidak akan memaksa.
“Bagaimana pun itu hak mereka, kalau kita memberi masukan terus mereka tidak mau, kita yang malu. Yang jelas, pemerintahan Pemalang ini milik kita bersama, maka dari itu untuk membangun Pemalang harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Kalau bahasa saya semua harus diajak ‘rembug’ atau diskusi,” katanya.
Penulis: Baktiawan Candheki
Editor: Faisal M
