PUSKAPIK.COM, Slawi – Sejumlah aset tanah atau barang milik Pemkab Tegal mangkrak. Antara lain tanah eks Bioskop Adiwerna, eks SMEA di Kagok, eks pasar hewan di Desa, Curug Kecamatan Pangkah hingga tanah eks Gucisari. Padahal aset-aset tersebut potensial untuk dikelola, karena berada di lokasi strategis dan berpeluang untuk dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak swasta, sehingga ada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Mangkraknya aset tanah atau batang itu mendapat sorotan Bupati Tegal Umi Azizah saat memimpin rakor pengendalian operasional pendapatan. Dalam rilis Bagian Humas Setda Pemkab Tegal, Jumat, 30 April 2021, disebutkan Umi Azizah kesal lantaran keberadaan aset-aset tersebut sejak lama belum didayagunakan dan terkesan mangkrak. Umi menyebut, keterbatasan anggaran pembangunan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat harusnya bisa memaksa pemerintah daerah bekerja ekstra untuk meningkatkan PAD-nya.
“Saya tidak berharap banyak pada transfer pusat ke daerah karena itu sudah given. Sehingga, mau tidak mau, kita harus memaksimalkan PAD,” ujar Umi.
Di hadapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan, Umi sudah berkali-kali minta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak bekerja linier sebatas mengidentifikasi dan menyertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah saja, tapi juga harus dibarengi rencana pendayagunaan, termasuk kerja sama pemanfaatan dengan sektor swasta.
Untuk mengejar PAD, Umi juga menyoroti soal penggunaan alat tapping box di kafe dan rumah makan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar mesin pencatat transaksi dan kewajiban konsumen membayar pajak restoran dan rumah makannya beroperasi penuh, tidak ada yang mati.
Selain menugaskan Inspektorat, Umi juga mengajak para pejabatnya ikut serta memonitor penggunaan alat tersebut. “Sempatkan waktu untuk membeli makanan atau berbuka puasa di tempat makan yang sudah terpasang tapping box sambil nglarisi dagangannya. Lalu cek di struknya, apakah kewajiban pajaknya sudah terlampir? jika belum, laporkan ke saya,” katanya.
Hal lain yang menjadi catatan Umi adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Rumah Paten Kecamatan untuk luas tanah di bawah 100 meter persegi. Jumlah penerbitan IMB sepanjang 2020 lalu ada 52 izin. Jika dirata-rata, sebulan hanya menerbitkan 4 IMB dari 18 kecamatan. Menurutnya, hal tersebut tidak masuk akal. Umi meminta, pola kerja menunggu pemohon datang sendiri ke Rumah Paten harus diubah dengan aktif melakukan monitoring lapangan dan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, ketua RT dan RW.
“Saya yakin, sekali pun pandemi, masih banyak masyarakat kita yang mampu membangun rumahnya,” tuturnya.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal, Eko Jati Suntoro, menyampaikan jika realisasi PAD Kabupaten Tegal sampai dengan triwulan I tahun 2021 sudah mencapai 24,54% dari target keseluruhan senilai Rp433 miliar.
“Untuk mencapai target tersebut tentunya kita harus berlari kencang, supaya pencapaian di tahun 2021 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan sinergitas antar OPD,” kata Eko.
Kontributor: Wijayanto
Editor: Faisal M