Kisruh BLT, Dua Kelompak Warga Sempat Ribut

Polisi membubarkan dua kelompok warga Desa Sidamulya, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal yang terlibat keributan usai dialog soal transparanai BLT dana desa, Rabu siang, 3 Juni 2020.FOTO/PUSKAPIK/WIJAYANTO
KLIK Untuk Ikut Polling sekarang!

PUSKAPIK.COM, Slawi – Dua kelompok warga Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal terlibat keributan usai menggelar dialog soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor balaidesa setempat, Rabu siang, 3 Juni 2020. Untungnya, polisi yang berjaga langsung membubarkan massa, sehingga keributan tidak semakin memanas.

Awalnya, sekitar 12 orang warga mendatangi kantor balai desa untuk menuntut transparasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) atau bantuan lain yang berkaitan dengan penanganan Covid -19.

Namun setelah bertemu dengan kepala desa perwakilan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan proses dialog selesai, 12 orang tersebut justru terlibat keributan dengan kelompok warga lain yang mendukung kebijakan pemerintah desa.

“Meski saya hidup di perantauan, tapi saya asli warga Desa Sidamulya. Makanya saya ingin pemerintah desa transparan. Berapa besaran dana BLT DD dan apa kriterianya untuk mendapatkan bantuan itu? Ini harus terbuka,” kata Siswanto, yang mengaku mewakili warga yang tidak mendapat BLT.

Siswanto menilai, penyaluran bantuan BLT DD yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid -19 tidak adil. Sebab, banyak warga Desa Sidamulya yang merantau dan di-PKH oleh perusahaan tempat bekerja tidak mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, sesuai anjuran pemerintah pusat bahwa warga yang menjadi korban PHK dimassa pandemi Covid -19 harus mendapatkan bantuan.

“Semestinya, data penerima bantuan, baik dari bantuan desa, Pemkab, Provinsi maupun pusat harus dipasang di kantor balai desa. Sehingga, warga bisa mengetahui apakah namanya tercatat atau tidak. Kalau bisa, biar adil bantuan BLT DD dibagi rata saja,” ujarnya.

Kepala Desa Sidamulya, Pramono, menyebut, 12 orang yang datang ke balai desa adalah warga yang menginginkan agar BLT yang bersumber dari dana desa dibagi rata. Namun dia tetap bersikukuh BLT disalurkan sesuai aturan yang ada.

“Mereka minta BLT dibagi rata. Tapi saya tak bisa memenuhi karena melanggar aturan menteri. Saya yakin semua kades mengalami seperti itu. Bahkan seluruh kepala desa pernah menyampaikan kepada bupati agar BLT dibagi rata. Namun bupati menyampaikan harus sesuai aturan,” jelasnya.

Ditanya soal puluhan pendukungnya yang juga mendatangi kantor balai desa dan mengawasi belasan warga lain yang memprotes soal penyaluran BLT DD, Pramono mengakui bahwa nuansa efek pemilihan kepala desa masih terasa.

Kontributor : Wijayanto
Editor : Amin Nurrokhman

Iklan

Tinggalkan Balasan