TEGAL (PUSKAPIK) – Sebanyak delapan pedagang yang sebelumnya menempati lahan Taman Pancasila menemui Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, di Pringgitan Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (08/03/2020) sore. Mereka meminta penjelasan dari wali kota soal lokasi berjualan yang baru sekaligus mengadukan berbagai persoalan yang dialami selama ini.
Salah satu pedagang, Desi Nasa (40) mengatakan, dirinya dan sejumlah pedagang sengaja menemui wali kota untuk mendapatkan penjelasan secara langsung terkait lokasi baru untuk mereka. Selama ini dirinya dan rekan-rekannya tidak mendapat kepastian dan penjelasan yang memuaskan dari organisasi pedagang yang mewadahinya.
“Kalau saya tanya soal lahan pengganti tempat berjualan, selalu dijawab nanti nanti. Itu strategi pengurus,” ungkapnya.
Awalnya, lanjut Desi, dirinya percaya dan mengikuti saja apa yang dikatakan pengurus, termasuk soal aksi unjuk rasa. Dirinya mengaku tidak tahu sama sekali dan hanya diminta untuk ikut dengan janji akan diberi lapak kalau sudah berhasil.
“Kalau gak ikut (demo) katanya gak bakal dapat lapak. Ya akhirnya saya ikut dengan harapan dapat lapak untuk jualan,” tuturnya.
Desi menambahkan, belakangan juga muncul biaya-biaya yang ditarik dari para pedagang. Misalnya, untuk pedagang yang memiliki lapak kecil diminta membayar Rp1.000 per jualan. Sedangkan lapak yang agak lebar ditarik iuran Rp2.000 per jualan. Selain itu, kata Desi, ada juga biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan biaya jual beli lapak yang besarnya mencapai Rp1.000.000 per lapak.
“Kalau pedagang lama seperti saya mau perpanjangan KTA bayar administrasinya Rp30.000. Kalau yang pedagang baru, saya dengar sampai Rp250.000,” kata Desi.
Pernyataan Desi itu juga diamini oleh Muhammad Yusron, pedagang aksesori dan topi. Yusron mengaku menyesal setelah sempat ikut unjuk rasa ternyata tidak ada hasil apa-apa.
“Saya sempat ikut demo waktu itu. Ternyata sampai sekarang belum ada hasilnya. Saya sudah minta maaf sama Pak Wali Kota karena ikut ikutan demo,” katanya.
Kepada para pedagang, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, meminta tak perlu resah. Sebab, saat ini Pemkot Tegal telah menyiapkan tempat relokasi sementara di Jalan KH Mansyur di utara Alun-alun Tegal. Dis itu para pedagang akan ditata untuk sementara, sambil menunggu pembangunan Pujasera rampung.
“Nantinya pedagang kita tempatkan dii Pujasera. Lokasinya di sebelah timur Balai Kota Tegal. Kemarin gubernur sudah menyetujui untuk penggunaan tanah milik BUMD PT Cipta Mandiri,” ujar Dedy Yon.
Wali kota menambahkan, dengan luas tanah 6.800 meter persegi, diprediksi lokasi Pujasera akan menampung sekitar 800 pedagang. Pedagang dari Kota Tegal akan diprioritaskan untuk menempati Pujasera, kemudian baru dari luar kota. Setelah ditempatkan di Pujasera, pedagang akan langsung dibina oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan.
“Jadi tidak ada organisasi-organisasi paguyuban lagi. Itu dilakukan agar tidak ada premanisme,” katanya.
Untuk pembangunan Pujasera Pemkot Tegal akan menyiapkan anggaran sekitar Rp6 Miliar. “September mulai dibangun. Targetnya, Desember akhir sudah bisa ditempati,” kata Dedy Yon.
Terpisah, Ketua Organisasi Pedagang Eks Taman Poci (ORPETA) saat dikonfirmasi mengatakan, langkah 8 pedagang menemui Wali Kota Tegal di luar kendali pengurus serta tidak ada klarifikasi. Selain itu, Edy, membantah semua keterangan para pedagang.
“Oh itu di luar kendali ORPETA. Tanpa ada tabayun ke pengurus dulu. Artinya ada yg memanfaatkan dalam kesempitan. Dan apa yang dituduhkan ke 8 pedagang itu tidak benar,” katanya.(WIJ)
