Selasa, 30 Sep 2025
light_mode

Kyai Makmur : Bupati Pemalang Penentang Belanda

  • calendar_month Kam, 14 Agu 2025

Dalam rapat umum pengangkatan bupati, para pembesar daerah duduk di atas panggung dan rakyat berada di Alun-alun Kabupaten Pemalang. Panggung itu didirikan di perempatan jalan menuju pendopo kabupaten (sekarang perempatan
sebelah timur Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang).

Saat itu K.H. Siraj menggandeng Kyai Makmur menghadap keramaian rakyat yang berkumpul di Alun-alun Kabupaten Pemalang. Pimpinan Laskar Sabilillah dan Hizbullah Karesidenan Pekalongan itu menawarkan kepada rakyat yang hadir untuk mengangkat Kyai Makmur menjadi Bupati Pemalang.

“Nah waktu itu seluruh hadirin serentak menjawab dan bersorak ‘setuju!’. Sejak itu beliau menjadi Bupati Pemalang.” tutur Agus Bazi Rahardjo, kemenakan Kyai Makmur saat ditemui di rumahnya, Jalan
Agung Kelurahan Mulyoharjo Pemalang, Rabu (13/8/2025).

Setelah menjadi bupati, Kiai Makmur tinggal dan berkantor di pendopo Kabupaten Pemalang. Ia tinggal disana bersama sang Istri, Nyai Samnah dan anak-anaknya, serta beberapa kerabat yang membantunya mengurusi kesibukan di Pendopo Kabupaten Pemalang yang berada di Kebondalem itu.

Di tengah kesibukannya sebagai bupati, Kyai Makmur tak meninggalkan pesantrennya yang ia dirikan di rumah tinggalnya di Desa Taman Kecamatan Taman (sebelah selatan : kini Masjid Baitul Makmur Jalan Kolonel Sugiono, Taman). Kyai Makmur tetap mengajar santrinya, mereka diundang ke Pendopo.

Mental Gerilyawan, Tak Sudi Jadi Bupati ‘Kacung’ Belanda

Firasat akan datangnya malapetaka itu sudah dirasakan Kyai Makmur dalam acara intihan di pesantrennya pada akhir bulan Sya`ban tahun 1366 Hijriah atau bulan Ruwah tahun 1878 dalam pertengahan bulan Juli 1947. Ia merasakannya di tengah keriuhan anak-anak pesantren.

Bagikan Ke Teman
  • Penulis: puskapik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidang Perkara Kadisperkim, 4 Direktur Bumdesma di Pemalang Dimintai Keterangan

    • calendar_month Sel, 28 Sep 2021
    • 0Komentar

    “Namun alasan dari Sulatif mengapa belum mengembalikan uang investasi Bundesma karena uang pembayaran dari beberapa toko bangunan di ambil oleh Mugiyatno, dan Arif Hijrah,” ungkapnya. Sidang yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim Iko Sudjatmiko dan Haris Fadillah Harahap, serta Hardiman Wijaya Putra sebagai JPU tersebut berlangsung secara virtual. Diberitakan sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Perumahan dan […]

    Bagikan Ke Teman
  • Waspada Corona, Bupati Pemalang Keluarkan Surat Edaran

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2020
    • 0Komentar

    Penulis : Heru Kundhimiarso Bagikan Ke Teman

    Bagikan Ke Teman
  • Lurah dan Fasilitator SLRT Diminta Percepat Verval DTKS

    • calendar_month Jum, 25 Okt 2024
    • 0Komentar

    ” Menurut data dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas, memang masih ada salah sasaran sekitar 46 persen. Hal ini memang tidak mudah menyadarkan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos), bahkan ada yang semestinya berhak justru malah tidak mendapatkan bantuan. Kami berharap, permasalahan kesejahteraan sosial seperti ini harus dihadapi bersama. Kalau memang mereka tidak […]

    Bagikan Ke Teman
  • Tabrakan Karambol di Pantura Tegal, 5 Mobil Rusak

    Tabrakan Karambol di Pantura Tegal, 5 Mobil Rusak

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2020
    • 2Komentar

    Kontributor : Wijayanto Editor : Amin Nurrokhman Bagikan Ke Teman

    Bagikan Ke Teman
  • Mansur Minta Jajarannya Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Pemalang Soal LKPJ 2022

    • calendar_month Jum, 28 Apr 2023
    • 2Komentar

    Selanjutnya ia menambahkan, pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi DPRD baik dalam bentuk saran, masukan ataupun kritikan. “Kami pada prinsipnya menerima semua rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, yang berupa saran, masukan maupun kritikan. Hal ini akan kami tindaklanjuti sebagaimana rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun lalu yang telah kami tindaklanjuti.” Sementara itu, Ketua […]

    Bagikan Ke Teman
  • Target Kinerja Tanggungjawab Bersama

    • calendar_month Sen, 29 Jan 2018
    • 0Komentar

    Ditambahkan bupati bahwa penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut petunjuk tekhnis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian tersebut merupakan […]

    Bagikan Ke Teman
error: Konten dilindungi oleh Hak Cipta!!
expand_less