PUSKAPIK.COM, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik peluncuran program insentif bagi guru non-ASN dan pendidik nonformal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Ia menilai program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan para guru.
“Menguntungkan sekali ya. Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, ditambah dengan nilai-nilai yang itu sangat bermanfaat bagi guru,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik non formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru, di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Program tersebut diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd, sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tiga program tersebut dikemas dalam tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
“Pertama, secara tidak langsung (pemerintah) memperhatikan guru untuk lebih intensif dalam pembinaan anak kita, karena ditambah adanya insentif terkait penambahan anggaran atau gaji. Kedua, intensif untuk sekolah S1 dan D4,” ungkap Ahmad Luthfi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, Pemprov Jateng sudah lebih dulu memulai memberikan insentif guru non ASN dan pendidik non formal. Dikatakan, insentif tersebut berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri (SMA/SMK/SLB), yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
“Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu tersebut, ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” ujar Sadimin.
Dijelaskan, pada 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp 472,381 miliar. Adapun jumlah guru non ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend Negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442, dan SLB 288.
Sadimin mengatakan, khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja BOSDa. Pada 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp 142,632 Miliar.
“Tunjangan lain bagi guru non ASN yang belum sertifikasi itu juga ada. Kalau yang sudah sertifikasi sama dengan daerah lain. Bedanya guru non ASN (di Jateng) gajinya sudah UMK,” kata Sadimin saat mendampingi Gubernur Ahmad Luthfi.
Sementara program yang dijalankan Kemendikdasmen mengisi ruang yang belum disentuh oleh Pemerintah Provinsi. Di antaranya terkait insentif berupa bantuan subsidi upah (BSU) selama 7 bulan dengan nilai per bulan Rp 300.000.
“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti Rp 2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.
Ditambahkan, kebutuhan guru pada SMAN/SMKN/SLBN di Jateng cukup besar. Kebutuhan itu juga dipengaruhi adanya guru yang pensiun setiap tahun. Bahkan guru pada SLB masih banyak kekurangan, karena membutuhkan guru dari pendidikan luar biasa.
“Di SLB banyak yang masuknya dari pendidikan umum. Belum lagi yang diterima PPPK masuk di SMA/SMK, sehingga SLB kekurangan. Kami berharap ke depan kuota untuk SLB ditambah. Kemudian guru SMA/SMK yang belum dapat jam, akan kita ratakan, distribusikan, dan relokasikan, supaya mereka mendapatkan jam. Minimal 24 jam pelajaran,” kata Sadimin.
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, mengatakan, “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Program itu juga tindak lanjut dari arah kebijakan Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Diungkapkan, tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1 atau D4, melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Guna meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 300.000 untuk 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp 2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
“Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD non formal. BSU sebesar Rp 300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia,” kata Prof Mu’ti. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
