PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pemalang, Iskandar Ali Syahbana, meminta Bupati Mansur Hidayat mengambil sikap tegas atas munculnya dugaan politisasi bantuan sosial PKH oleh oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Pemilu 2024.
Iskandar menyesalkan adanya dugaan politisasi bantuan sosial ini. Dimana ada oknum Caleg dari salah satu Partai Politik (Parpol) yang diduga melakukan intimidasi ke warga melalui oknum Koordinator Pendamping PKH di tiap desa/kelurahan.
Warga diancam jika tidak memilih Caleg tersebut saat Pemilu 14 Februari 2024 nanti, maka bantuan PKH yang selama ini diterima akan dihentikan dan dicabut.
“Kami memberi warning kepada Bupati untuk bisa menghentikan aksi-aksi intimidasi yang dilakukan oknum Caleg yang memanfaatkan bantuan sosial pemerintah itu.” kata Iskandar, Kamis 14 Desember 2023.
Apalagi, oknum Caleg tersebut mencatut nama Bupati dalam melancarkan aksi intimidasinya kepada warga untuk kepentingan politik. Jika tak menindak tegas, maka bupati seolah membiarkan dan justru menunjukan keberpihakannya.
“Kami mengimbau kepada Bupati untuk bisa menghentikan semuanya, sebelum kemarahan masyarakat Pemalang ini memuncak dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” jelasnya.
Iskandar menegaskan, PKB Pemalang tak akan tinggal diam dengan munculnya dugaan politisasi bantuan sosial pemerintah untuk kepentingan Caleg salah satu parpol ini. PKB akan mengawasi netralitas pemerintah eksekutif di Pemilu 2024.
“Kami akan memperjuangkan netralitas dan juga keadilan di Kabupaten Pemalang.” tegas Iskandar Ali Syahbana.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari salah satu Partai Politik (Parpol) diduga melakukan intimidasi ke warga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pemalang.
Mereka mengancam jika warga tidak memilihnya saat Pemilu 14 Februari 2024 nanti, bantuan PKH yang selama ini diterima akan dihentikan dan dicabut.
Melalui oknum Koordinator Pendamping PKH di tiap desa/kelurahan, mereka mendatangi rumah warga penerima bantuan PKH. Warga yang didatangi diminta untuk memilih caleg dari partai tersebut saat Pemilu nanti.
Jika tidak bersedia, oknum Koordinator Pendamping PKH yang menjadi pendukung caleg tersebut mengancam akan mencoret data warga yang didatangi sebagai penerima manfaat bantuan PKH.
“Kami banyak menerima pengaduan warga yang ketakutan karena intimidasi dan ancaman oknum-oknum itu. Ini sangat berbahaya dan merusak demokrasi!” ungkap Heru Kundhimiarso, Koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA), Kamis 14 Desember 2023.
Ancaman ke warga tersebut, lanjut Kundhi, secara masif dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Ikhlas. Bahkan, oknum tersebut mencatut nama Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi