Kambing Hitam

‘Kado’ tahun baru 2020 berupa banjir dahsyat Jakarta, bukan penanda bahwa alam tengah mengancam. Bahwa alam sedang dirundung duka apalagi menabur kebencian.

Bencana alam, bukan hanya karena ketidakmampuan manusia berdamai dengan bumi dengan eksploitasi. Apalagi pertanda hal mistis atau bahkan yang kini sering tren, hal politis. Bencana alam, dibutuhkan semesta bumi sebagai proses penyesuaian diri.

Ada atau tidak manusia di bumi, alam akan tetap menyesuaikan diri. Lempengan-lempengan di bawah permukaan laut akan berbenturan secara periodik hingga muncul gempa bumi. Sama halnya dengan gunung api yang secara alamiah akan menyemburkan lava.

Ambil contoh Gunung Sinabung. Dia digolongkan dalam gunung api tidur atau tipe B. Sinabung, bukan prioritas utama manusia untuk diamati sebab tipe A yang kerap jadi pusat perhatian.

Hiposentrum Sinabung tak terdeteksi sebelum ia meletus. Seismometer yang sudah dipasang memata-matai Sinabung lengah membaca tanda-tanda pusat gempa di bawah permukaan bumi Sinabung.

Akibatnya, tanda kebutuhan Sinabung menyesuaikan diri luput oleh manusia. Puluhan meregang nyawa. Tapi manusia telanjur menjadikan alam sebagai objek penaklukan. Hingga hal-hal mistis bahkan politis, kadang dikaitkan dengan efek alam yang tengah menyesuaikan.

Indonesia sudah jelas berada pada lempengan-lempengan dan ratusan gunung api yang tersebar tak merata. Di pelajaran geografi, kita sudah diwajibkan hafal.
Tapi hafalan itu menguap dengan hal-hal tak masuk akal yang ramai digunjingkan. Sebab tuhan sedang mengadzab manusia karena pesta-pora tahun baru, misalnya.

Manusia, gagap menghadapi bencana. Kealpaan sebagai bagian dari alam ditambah kesiapan pemerintah menyiapkan relokasi dan bantuan bencana tak pernah maksimal.
Banjir Jakarta tahun ini, sudah diramalkan bakal terjadi. Karena musim kemarau yang panjang selama 2019, akan memicu curah hujan sangat tinggi di Desember-Januari. Jadi, itu banjir, hampir pasti akan terjadi.

Bukannya Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak siap hadapi bencana. Tetapi bahwa pemprov di bawah pimpinan gubernur, kurang siap mengantisipasi banjir, itu iya. Terbukti korban jiwa terus bertambah dan genangan air yang tak kunjung surut.

Anenhnya, perdebatan banjir Jakarta tidak terfokus pada penyebab banjir. Atau setidaknya kebijakan gubernur, sekali lagi kebijakan atau keputusan gubernur. Perdebatan terfokus pada orang yang menjabat gubernur. Tentu saja itu juga hak masyarakat menentukan pilihan perdebatan.

Sejenak mengingat, sekira 2014 silam, bencana longsor di Watukumpul, Pemalang yang mengubur ratusan rumah. Pada konteks realitas, adalah bukti ketidakmampuan belajar. Karena wilayah berbukit-bukit di pegunungan terpencil Kabupaten Pemalang itu menjadi langganan bencana setiap musim hujan datang. Upaya memang telah dilakukan, tetapi menjadi siaga untuk secepatnya merelokasi warga di tempat yang bahkan kurang tersentuh media massa kala itu, tidak sigap dilakukan.

Ribuang pengungsi, waktu itu, menghuni tenda darurat, gedung sekolah dan balai desa. Puluhan anak sekolah menyabung nyawa setiap pagi dan sore, menyeberangi sungai berarus deras. Karena sejumlah jembatan vital di Watukumpul, patah tergerus banjir.

Alam (agaknya) bukan sedang mengancam, justru manusia lah yang kian cerdas mencari kambing hitam.

Amin Roman
Pemimpin Redaksi puskapik.com