KPK Warning Kepala Daerah Jangan Poles Citra dengan Dana Penanganan Corona

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat, dengan ‘membonceng’ penggunaan dana penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.

Ketua KPK Firli Bajuri dalam siaran pers yang diterima Puskapik.com, Sabtu, 11 Juni 2020 mengatakan, laporan masyarakat yang telah diterima KPK antara lain dana penanganan Covid-19 dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye, seperti memasang foto mereka pada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini.

Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar sticker foto atau ‘spanduk raksasa’, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK.

“Itu prilaku tidak elok dilihat, hal ini tentunya telah mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah yang membantu rakyat di masa seperti ini,” kata Firli.

Menurut Firli, diperlukan kehadiran penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejak dini untuk mengingatkan dan memberi sanksi para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi Covid-19 seperti bansos untuk pencitraan diri, yang marak terjadi jelang pilkada serentak.

Sanksinya bisa sampai pembatalan sebagai calon yang sudah tertuang pada Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi ‘Kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih’.

“Demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan,” ujar Firli.

Mantan Kapolda Jateng periode 2016-2017 itu mengimbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, agar menghentikan pencitraan dengan dana penanganan corona. Hal itu bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak.

“Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit,” ujarnya

KPK mengingatkan, jangan bermain-main dengan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD, karena uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dalam kesempatan ini, KPK mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat yang bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, masyarakat juga dapat mengakses aplikasi jaga bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah kepada KPK. Sebab beberapa laporan masyarakat yang masuk, saat ini sudah kita tindak lanjuti.

“Mereka calon koruptor atau siapa pun yang berpikir atau coba-coba mengkorupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami, KPK, untuk mengungkap semua itu,” katanya.

Penulis: Dedi Muhsoni
Editor: Faisal M