Open post

Pejabat Pemalang Tersangka Suap Jual Beli Jabatan Minta Pensiun Dini, Begini Kelanjutannya

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Permohonan pensiun dini ketujuh pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan hingga kini belum diamini Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, MA Puntodewo, menuturkan, sejauh ini ada enam dari tujuh pejabat yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengajukan permohonan pensiun dini.

“Terakhir ada enam orang, yang enggak mengajukan itu Pak SI (Sekretaris DPRD Pemalang) itu karena terhalang persyaratan usia dan masa kerja.” kata Dewo saat ditemui puskapik.com di ruang kerjanya.

Puntodewo menegaskan pihaknya sudah menyampaikan permohonan pensiun dini keenam pejabat eselon II yang terseret dalam kasus dugaan jual beli jabatan itu ke BKN, namun hingga kini belum dijawab.

“Permohonan pensiun dini mereka per-awal Maret 2023. Ya, tapi belum ada jawaban dari BKN sampai sekarang. Kalau ada jawaban kami pasti ditembusi. Intinya kami BKD sudah bertindak normatif.” papar Dewo.

Pengajuan permohonan pensiun dini para pejabat teras Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menyandang status tersangka itu menuai sorotan publik. Bahkan santer beredar isu permohonan pensiun dini tersebut merupakan saran dari KPK.

Namun kabar burung itu dengan tegas dibantah Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dihubungi puskapik.com via seluler.

“Hal itu tidak ada hubungannya dengan tugas KPK.” ujar Ali Fikri via pesan WhatsApp, Kamis 13 April 2023.

Perihal belum ditahannya ketujuh pejabat tersebut, Ali Fikri memastikan, KPK akan segera melakukan penahanan ketika proses penyidikan rampung.

“Ketika penyidikan cukup, pasti kami lakukan
penahanan. Karena tidak ada tersangka KPK yang tidak ditahan. Ini soal waktu saja.” tegas Ali Fikri.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK dikabarkan menetapkan tujuh pejabat eselon ll sebagai tersangka baru dalam perkara suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada awal Maret 2023 lalu.

Informasi yang dihimpun puskapik.com, ketujuh pejabat yang terseret dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan tersebut antara lain :

1. AR (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
2. MA (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)
3. S (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa)
4. MR (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman)
5. BH (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
6. R (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
7. SI (Sekretaris DPRD Pemalang)

Penulis : Eriko Garda Demokrasi

Open post

Pemkot Pekalongan Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi KPK

PUSKAPIK.COM, Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan mengikuti rapat koordinasi tindak pidana korupsi dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK secara virtual di Ruang Amarta Setda, Rabu 8 September 2021.

Rakor tersebut diikuti oleh Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih, jajaran asisten setda, kepala OPD terkait, dan para camat.

Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindakan pencegahan dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Wali Kota menyampaikan bahwa dalam rakor ini membahas terkait optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemberantasan korupsi pada sektor pencegahan dan sektor deteksi dini,” kata Aaf, sapaan akrab wali kota.

Menurut Aaf, langkah ini dilakukan agar mulai dari hilir area-area yang berpotensi korupsi bisa diminimalisir serta dapat dihilangkan sejak dini. “Kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan kasus yang baru terjadi di Jawa Tengah kami jadikan pelajaran. Termasuk dari sektor mana saja yang rawan terjadi tindak korupsi harus dilakukan deteksi dini agar dapat dilakukan pencegahan,” kata Aaf.

Ia menambahkan, upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan. Pihaknya juga berterima kasih kepada KPK yang telah mendampingi pemda dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Kontributor: Suryo Sukarno
Editor: Faisal M

Open post

KPK Warning Kepala Daerah Jangan Poles Citra dengan Dana Penanganan Corona

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat, dengan ‘membonceng’ penggunaan dana penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.

Ketua KPK Firli Bajuri dalam siaran pers yang diterima Puskapik.com, Sabtu, 11 Juni 2020 mengatakan, laporan masyarakat yang telah diterima KPK antara lain dana penanganan Covid-19 dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye, seperti memasang foto mereka pada bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini.

Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar sticker foto atau ‘spanduk raksasa’, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK.

“Itu prilaku tidak elok dilihat, hal ini tentunya telah mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah yang membantu rakyat di masa seperti ini,” kata Firli.

Menurut Firli, diperlukan kehadiran penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejak dini untuk mengingatkan dan memberi sanksi para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi Covid-19 seperti bansos untuk pencitraan diri, yang marak terjadi jelang pilkada serentak.

Sanksinya bisa sampai pembatalan sebagai calon yang sudah tertuang pada Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi ‘Kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih’.

“Demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan,” ujar Firli.

Mantan Kapolda Jateng periode 2016-2017 itu mengimbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, agar menghentikan pencitraan dengan dana penanganan corona. Hal itu bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak.

“Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit,” ujarnya

KPK mengingatkan, jangan bermain-main dengan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD, karena uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dalam kesempatan ini, KPK mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat yang bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, masyarakat juga dapat mengakses aplikasi jaga bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah kepada KPK. Sebab beberapa laporan masyarakat yang masuk, saat ini sudah kita tindak lanjuti.

“Mereka calon koruptor atau siapa pun yang berpikir atau coba-coba mengkorupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami, KPK, untuk mengungkap semua itu,” katanya.

Penulis: Dedi Muhsoni
Editor: Faisal M

Sosok Wahyu Setiawan di Mata Tetangga: Baik dan Dermawan

BANJARNEGARA (PUSKAPIK) – Keluarga dan tetangga di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara kaget dengan penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak ada tanda keanehan ditunjukkan Wahyu, bahkan dia dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan.

“Sosoknya cerdas dan baik,” kata salah satu perangkat Desa Gemuruh, Witriyadi, Sabtu (11/1/2020).

Diakuinya, bahwa Wahyu jarang pulang ke Banjarnegara. Namun ketika pulang, dia masih kerap bercengkerama dengan tetangga. “Memang kalau semenjak beliau di provinsi dan di Jakarta jarang pulang. Kalau lagi pulang hubungan dengan tetangga sangat baik,” tutur Witriyadi.

Dia mengatakan baik keluarga maupun saudara juga sangat kaget dengan berita tersebut. Dia mengaku tidak menyangka Wahyu bisa terkena OTT KPK. “Jelas semua kaget, keluarga dan tetangga kaget sekali. Beliau dulu di sini juga terkenal aktif di kepemudaan,” ucapnya.

Untuk diketahui, Wahyu ditangkap KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (8/1/2020) bersama asistennya, Rahmat Tonidaya. Tiga tersangka lain juga turut diamankan yakni Agustiani Tio Fridelina, politikus PDIP Harun Masiku dan Saeful (swasta). Total delapan orang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang digelar di Jakarta, Depok, dan Banyumas.
Penangkapan Wahyu diduga terkait suap untuk memuluskan proses penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antarwaktu (PAW). (FM)

Open post

KPK Tetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Tersangka Kasus Suap

JAKARTA (PUSKAPIK) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WS) tersangka kasus suap terkait penetapan Anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024. Pria kelahiran Banjarnegara, 5 Desember 1973 itu sebelumnya tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, WS ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dilanjutkan dengan gelar perkara. “KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR-RI terpilih tahun 2019-2024,” katanya dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain. Masing-masing mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan WS, Agustiani Tio Fridelina; caleg PDIP Harun Masiku, dan pihak swasta Saeful.

Lili mengungkapkan kronologi OTT terhadap sejumlah orang di Jakarta, Rabu (8/1/2020). Awalnya KPK menerima informasi adanya dugaan permintaan uang oleh WS pada Agustina pada Rabu 8 Januari 2020.

Tim KPK kemudian mengamankan WS dan asistennya, Rahmat Tonidayadi Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB. Setelah itu, tim KPK lainnya, mengamankan Agustina di rumah pribadinya di Depok pada pukul 13.14 WIB. Dari Agustina, tim mengamankan uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara.

Tim lain mengamankan Saeful pihak swasta, Doni seorang advokat, dan sopir Saeful bernama Ilham di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat pukul 13.26 WIB. Terakhir, KPK mengamankan salah dua orang anggota keluarga WS, Ika Indayani dan Wahyu Budiyank di rumah pribadinya di Banyumas.
“Delapan orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Lili.

Sebagai penerima Wahyu dan Agustina disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi suap, Harun Masiku dan Saeful disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (FM)

Scroll to top