Open post

Datangi Pabrik Pengolahan Rajungan di Prapag Lor, DLHK Brebes Ungkap Sumber Bau Busuk

PUSKAPIK.COM, Brebes – Keluhan warga Desa Prapag Lor, Losari soal pencemaran lingkungan langsung ditanggapi Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes. Petugas mendatangi lokasi pengolahan rajungan yang dituding sebagai sumber penyebab bau busuk, Selasa, 19 Oktober 2021.

Petugas DLHPS Kabupaten Brebes mendatangi rumah pengolahan rajungan Mika Jaya Lancar di Desa Prapag Lor. Selain memeriksa saluran pembuangan limbah, petugas juga memeriksa saluran air yang dianggap sudah tercemar dan menimbulkan bau.

“Kami langsung mengecek ke lokasi dan mendatangi pabrik yang dimaksud warga. Kemudian kami juga mengecek saluran-saluran air yang ada di sekitarnya,” kata Kepala DLHPS Brebes, Budhi Darmawan.

Petugas juga mencari tempat sumber bau busuk yang dikeluhkan warga Desa Prapag Lor dan saluran buangan limbah rumah tangga yang berada di lingkungan pengolahan rajungan.

Hasil pengecekan langsung di lapangan mengungkap, ternyata pabrik pengolahan rajungan Mika Jaya Lancar tidak membuang air limbah di saluran, melainkan ditampung di tempat penampungan sendiri.

Budhi Darmawan memastikan bahwa keberadaan pabrik yang sempat diprotes warga tersebut tidak ada pencemaran limbah. Hal ini lantaran air sisa cucian rajungan langsung ditampung di tempat khusus oleh pihak pabrik. Sementara bau busuk yang dikeluhkan warga ditimbulkan oleh limbah rumah tangga.

“Soal tudingan pabrik itu telah mencemari lingkungan, ternyata tidak benar. Karena limbah cair yang dihasilkan langsung ditampung di tempat plastik dan dibuang di tempat khusus. Kami justru menemukan, sumber bau busuk itu berasal dari saluran air buangan rumah tangga,” katanya.

Munculnya bau busuk di lokasi ini, selain bersumber dari saluran buangan rumah tangga, juga karena adanya beberapa industri pengolahan ikan, rajungan dan pembuatan terasi. Bau busuk ini akan menyebar manakala terjadi air pasang, di mana air kotor di saluran air terbawa air laut dan menyebar ke rumah rumah warga.

“Di lokasi itu selain ada pabrik rajungan, juga ada pabrik pengolahan terasi, ikan asin, dan lainnya. Kemudian kalau rob, air buangan ini terbawa air laut dan menyebar ke rumah rumah. Sehingga, kalau terjadi banjir rob itu bau itu akan tercampur,” katanya.

Terkait permintaan warga menutup pabrik rajungan, DLHPS Brebes menyatakan tidak bisa karena tidak ada pelanggaran. Menurut Budhi, terdapat sisi positif keberadaan pabrik tersebut, utamanya terkait ekonomi masyarakat. Saat ini pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik soal bau busuk yang dikeluhkan warga.

Diberitakan sebelumnya, sebuah industri pengolahan rajungan di Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Brebes, diprotes warga. Mereka beralasan, air limbah tersebut telah mencemari lingkungan dan menimbulkan bau busuk.

Kontributor: Imam Suripto
Editor: Faisal M

Open post

Warga Watusalam Pekalongan Tuntut Pembebasan 3 Tersangka karena Protes Limbah Pabrik Sarung

PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Didampingi sejumlah pegiat lingkungan dari Walhi Jawa Tengah dan LBH Semarang, sejumlah warga Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan menggeruduk SPK Mapolres Pekalongan Kota. Mereka menuntut penghentian penyidikan terhadap 3 warga dalam kasus pemecahan kaca ruang operator mesin boiler PT Pajitex.

Kasus pemecahan kaca ini terjadi pada 3 Juni 2021 saat warga hendak audiensi dengan manajemen PT Pajitex terkait pencemaran lingkungan oleh pabrik sarung tersebut.

“Tujuan kami untuk meminta keadilan, karena pada saat kejadian, mereka bertiga bersama dengan warga lainnya tengah memperjuangkan hak warga atas lingkungan, terkait dugaan pencemaran yang dilakukan oleh PT Pajitex,” kata HM Abdul Afif, salah satu perwakilan warga.

Kuasa hukum warga dari LBH Semarang, Nico Wauran usai menyerahkan surat ke SPK menyatakan, mereka akan meminta pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan kepada 3 orang warga tersebut.

“Kami datang ke polres meminta agar warga yang dijadikan tersangka dibebaskan. Pasalnya, mereka merupakan pejuang lingkungan hidup,” kata Nico.

Menurut warga Desa Watusalam, pencemaran lingkungan leh PT Pajitex sudah berlangsung sejak 2006. Adapun pencemaran berupa bau yang menyengat dari boiler, butiran pasir masuk ke rumah warga, suara mesin terlalu berisik dan juga asap yang mencemari udara. Selain itu, air limbah yang keluar juga berbau busuk, sehingga mencemari sumur-sumur warga.

AKP Ketut Artika, awas Polres Pekalongan Kota, yang menerima kedatangan warga membenarkan, pihaknya telah menerima surat dimaksud. “Kami menerima pengajuan surat dari warga. Selanjutnya, surat akan diserahkan kepada pimpinan, untuk ditindaklanjuti,” kata AKP Ketut Artika.

Kontributor: Suryo Sukarno
Editor: Faisal M

Open post

Mengerikan! 25 Ribu Ton/Hari, Sampah Plastik Cemari Laut

PUSKAPIK.COM, Purwokerto –  Darurat sampah plastik di negeri ini sudah sangat memprihatikan dan mengerikan. Dibutuhkan pengelolaan dan penanganan bersama dari hulu ke hilir. Perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. 25 ribu ton per hari, sampah plastik cemari laut.

Itu mencuat pada talkshow bertajuk ‘Sampah Plastik di Wilayah Pesisir dan Laut: Problematika, Regulasi dan Implementasi’, yang digelar Menyambut World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Juni, oleh Pusat Studi Biosains Maritim (PSBM) LPPM Unsoed.

Keterangan yang dihimpun Minggu 7 Juni 2020, menyebutkan, talkshow virtual itu digelar 4 Juni 2020, dengan narasumber Dr Agung Dhamar Syakti, DEA (Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji / UMRAH) yang juga pakar pencemaran laut dan bioremediasi), Hanggar Prasetio (Ridge to Reef and GIS Coordinator- Conservation International Indonesia) dan Mugiarti Afandi, MM (Anggota Komisi II DPRD Banyumas).

Acara yang dibuka oleh Ketua LPPM Prof Dr Rifda Naufalin MSi ini, diikuti 1.422 peserta dari 386 lembaga seperti kementerian, perguruan tinggi, swasta, dan umum yang berasal dari 229 kabupaten/kota di Indonesia. Acara ini digelar, sebagai bentuk kepedulian PSBM terhadap permasalahan sampah di wilayah pesisir dan laut Indonesia.

Ketua Puslit PSBM, Dr Maria Dyah Nur Meinita MSc menyatakan, sampah di laut adalah masalah bersama sehingga dibutuhkan kepedulian bersama untuk menangani. “Semoga acara ini bisa menjadi acuan untuk merumuskan solusi pengelolaan dan penanganan sampah dan menggugah kesadaran seluruh elemen masyarakat,” kata Maria.

Dari paparan para narasumber terungkap, sampah plastik telah menjadi problematika tersendiri di laut. Menurut Hanggar Prasetyo, berdasarkan data SDGs Indonesia 2019, Indonesia menghasilkan sekitar 190.000 ton sampah/hari. “Dari jumlah itu 25.000 ton adalah sampah plastik yang mengancam kehidupan biota laut,” kata Hanggar

Sementara Dr Syakti mengatakan, masalah sampah plastik bukan hanya datang dari plastiknya itu sendiri, tapi juga datang dari co-pollutants atau polutan-polutan yang ter-adsorb pada plastik, diantaranya adalah polyaromatic hydrocarbons (PAHs) dan polychlorinated biphenyls (PCBs) yang bersifat toksik dan persistent di lingkungan.

Dr Syakti memaparkan hasil penelitiannya yang dilakukan bersama kolega di perairan Indonesia (Cilacap) dan telah dipublikasikan pada jurnal Regional Studies in Marine Science menunjukkan konsentrasi PAHs yang terserap pada plastik debris mencapai 2000 µg/kg, sedangkan PCBs mencapai 14.000 µg/kg.

Itu suatu konsentrasi yang cukup mengkhawatirkan. Maka penanganan sampah-termasuk sampah plastik-menjadi hal yang urgent untuk dilakukan. Sebagai bentuk komitmen serius pemerintah untuk menangani permasalahan sampah di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan rencana aksi yang ditetapkan dalam Perpres 83/2018, yang diantaranya berisi strategi-strategi yang harus diambil dalam menangani masalah sampah laut, yang ditargetkan berkurang hingga 70 persen pada 2025.

“Bicara penanganan sampah plastik, ini layaknya sebuah conundrum, tidak tahu harus mulai dari mana, karena membutuhkan edukasi, regulasi dan pengawasan secara bersamaan. Kita tidak bisa mulai dari satu titik, harus dari hulu ke hilir, dan untuk itu perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dan masyarakat,” ujar Dr Syakti.

Penulis : Amin Nurrokhman

Open post

Pemerintah Diminta Samakan Definisi dan Pemahaman Plastik Ramah Lingkungan

JAKARTA (PUSKAPIK) – Persoalan sampah plastik masih menjadi masalah serius bagi Indonesia. Karena kebijakan di tingkat pusat hingga daerah belum memiliki persamaan pandangan mengenai katong dan kemasan plastik ramah lingkungan. Padahal, kantong dan kemasan plastik ramah lingkungan merupakan salah satu alternatif solusi pengurangan sampah plastik yang tidak dapat terurai di TPA.

Dalam keterangan pers yang diterima Puskapil, Kamis (13/2/2020) sore, Ketua Umum Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I) Nasional, Puput TD Putra mengatakan, kebijakan pengurangan penggunaan plastik yang tidak mudah terurai harus segera dilakukan oleh pemerintah, untuk mengurangi volume sampah yang masuk di TPA yang masih didominasi sampah plastik yang tidak mudah terurai.
“Sampai saat ini volume sampah di TPA masih didominasi sampah plastik, dan ini kebanyakan plastik yang butuh waktu ratusan tahun untuk terurai,” ujarnya

Perbedaan pemahaman mengenai definisi plastik ramah lingkungan, menurut Puput TD Putra harus segera disamakan, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun para pemangku kebijakan di daerah.

Ia mencontohkan adanya SNI Ecolabel yang dikeluarkan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan bagian dari menghadirkan produk kantung dan kemasan plastik yang ramah lingkungan, namun dipahami berbeda-beda di level pemerintahan di bawahnya.

“Kebijakan daerah memiliki persepsi atau definisi ramah lingkungan adalah berupa plastik yang dapat dipakai berulang kali, walaupun itu berbahan dari plastik konvensional. Maka masyarakat perlu diberi penyadaran untuk beralih menggunakan plastik ramah lingkungan, di mana semua sampah itu sesuai Undang-undang Persampahan harus berakhir di TPA dan bisa terurai secara alami di TPA,” ungkapnya.

Selain perbedaan pemahaman di level pemerintahan pusat hingga daerah, persoalan plastik ramah lingkungan juga dipengaruhi kepentingan dan keberpihakan pimpinan daerah terhadap salah satu produk yang dianggap ramah lingkungan, sehingga produk lain yang sebenarnya ramah lingkungan mendapat stempel tidak ramah lingkungan. Puput TD Putra menyebut penggunaan plastik secara berulang itu sebagai perilaku, tampa melihat material plastik itu apakah menghadirkan solusi bagi masalah lingkungan.

“Ini juga yang harus diedukasi dan luruskan secara terbuka, dengan akal sehat atau jujur, tidak ada kepentingan atau berpihak pada salah satu produk dalam membuat suatu kebijakan,” kata Putra.

Pelabelan plastik ramah lingkungan yang tidak sama antara satu daerah dengan yang lain, selain menimbulkan kebingunan juga tidak akan mengedukasi masyarakat mengenai mana plastik yang ramah lingkungan dengan yang tidak ramah lingkungan.

Menurutnya, dari sejumlah peraturan seperti di Kementerian Perindustrian, di Perpres 83/2018, serta di UU 18/ 2008 tentang Persampahan, tegas menyebutkan bahwa sampah plastik harus berakhir di TPA dan mudah terurai secara alami. Sejumah produk plastik ramah lingkungan telah mampu membuktikan bahwa plastik ramah lingkungan dapat terurai secara alami dalam waktu yang lebih cepat.

“Ada beberapa produk plastik ramah lingkungan yang itu hanya butuh sekitar 2 tahun sampai 5 tahun untuk terurai secara alami di TPA dan terdegradasi dan di makan Mikrobra, dan ini solusi atas sampah plastik kita yang butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai,” terang Putra.

Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I), kata Putra, mendorong pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk menyamaan persepsi dan definisi mengenai plastik ramah lingkungan. Dengan demikian, penanganan masalah sampah plastik menjadi lebih terarah dan komprehensif.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk lebih peduli dan mau beralih dari plastik konvensional yang butuh ratusan tahun untuk terurai, beralih kepada plastik ramah lingkungan yang tidak butuh waktu lama terurai secara alami di alam.

“Kebijakan dan perubahan perilaku di masyarakat ini yang menjadi solusi permasalahan sampah di Indonesia,” tandasnya. (KN)

Open post

Bupati Tegal Bentuk Satgas Penanggulangan Limbah B3 Karangdawa

SLAWI (PUSKAPIK) – Bupati Tegal Umi Azizah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Desa Karangdawa, Jatilaba, dan sekitarnya. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons atas tuntutan Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) yang menghendaki agar aktivitas usaha pembakaran limbah B3 di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari ditutup.

Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam ARB menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa damai di depan Kantor Pemkab Tegal, Jumat (17/1/2020) kemarin. Usai menyampaikan orasinya, 10 orang perwakilan pendemo diterima Bupati Tegal beserta jajarannya di ruang transit Setda Kabupaten Tegal didampingi Kapolres Tegal M Iqbal Simatupang, pimpinan DPRD dan unsur Forkopimda Kabupaten Tegal lainnya.

Pimpinan aksi, Juni Prayitno menuturkan, aksi ini murni tuntutan warga yang menghendaki lingkungan tempat tinggalnya terbebas dari polusi dan pencemaran. “Aksi ini sama sekali tidak punya motif politik, tidak ada kepentingan jabatan dan tidak ditunggangi oleh siapa pun. Ini murni suara rakyat,” katanya.

Juni mengatakan, warganya kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas, cenderung diam dan membiarkan permasalahan yang sudah bertahun-tahun terjadi. “Tepat setahun lalu bupati sudah meninjau ke sana, jadi jangan biarkan kami menunggu lebih lama lagi. Kami minta bupati segera menutup tempat itu karena kami sudah tidak tahan lagi dengan dampak polusi udara yang ditimbulkan, ditambah baunya yang menyengat. Jelas ini sangat berbahaya bagi kesehatan, kecuali pemerintah menginginkan ada warganya yang jadi korban dulu baru bertindak,” kata Juni.

Pihaknya juga menginginkan adanya perlindungan karena dalam menyampaikan aspirasinya ini, Juni mengaku sempat mendapat tekanan dan meyakini intimidasi akan meningkat usai ini.

Menanggapi permintaan tersebut, Umi menyatakan pihaknya bisa memahami apa yang menjadi keresahan warganya. Namun bupati berharap warga bisa menahan diri untuk tidak berbuat anarkistis. “Saya bisa merasakan apa yang dirasakan warga Karangdawa, Jatilaba dan sekitarnya karena saya pernah kesana dan melihatnya sendiri. Soal penutupan, akan kita kaji secepatnya, karena negara kita adalah negara hukum. Melalui Satgas akan kita cek izin usahanya, sejauh mana pelanggarannya,” katanya.

Umi menambahkan, penanggulangan limbah B3 di Desa Karangdawa sudah menjadi perhatiannya sejak dilantik sebagai Bupati Tegal. Upaya penyelesaiannya pun, lanjut Umi, sudah menjadi quick wins pemerintahannya di bidang lingkungan hidup.

Ditemui usai menerima para pendemo, Umi mengatakan, Pemkab Tegal sesungguhnya sedang berproses, sudah memiliki roadmap. Pada Oktober 2019 lalu pihaknya sudah mendudukan warga terdampak dengan para pemangku kepentingan dalam satu forum. Hadir waktu itu, ungkap Umi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jateng, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Jateng.

Umi menambahkan, papan larangan bagi para pengusaha agar tidak memanfaatkan limbah B3-nya di luar ketentuan dan izin yang berlaku pun sudah dipasang. “Jadi secara prosedural, langkah administratif sudah kami tempuh dan kami harus bisa melihat ini secara komprehensif dari berbagai sisi karena menyangkut permasalahan yang kompleks. Namun demikian, untuk merespons tuntutan warga, hari ini juga saya bentuk Satgas gabungan berbagai unsur supaya kita bisa segera bekerja dan tidak kelamaan menunggu hasilnya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Widodo Joko Mulyono saat memimpin rapat pembentukan Satgas menuturkan, Senin (20/1/2020) besok, Satgas yang terdiri dari unsur kedinasan lingkungan hidup dan perizinan, kepolisian dan kejaksaan, sudah efektif bekerja menginvestigasi ke lapangan. “Kita akan cari faktanya, meski sebelumnya saya juga pernah ke sana dan melihat ada ketidaksesuaian dalam pemanfaatan limbah B3 tersebut,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Joko pun menambahkan, tahun ini Pemkab Tegal sudah menganggarkan dana kerja sama dengan BPPT senilai Rp400 juta untuk melakukan kajian ilmiah. “Saya minta Bappeda agar secepatnya menerjunkan tim BPPT dan saya minta agar tuntutan warga serta hasil investigasi Satgas bisa disampaikan ke gubernur dan kementerian lingkungan hidup,” katanya.(WIJ)

Scroll to top