PUSKAPIK.COM, Pati – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Pati terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Melalui Kegiatan Konvergensi Kemiskinan Lintas Sektor, program ini menggabungkan berbagai intervensi secara terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peluncuran program digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Senin 4 Agustus 2025, dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Pati Sudewo, Forkopimda Jawa Tengah, Bupati/Wakil Bupati se-Pati Raya, Kapolres, Kasdam, dan Wakapolda.
Acara ini juga dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, PLKB, PPL, serta kepala desa sebagai motor penggerak program konvergensi.
Bupati Sudewo menjelaskan, kerja sama dengan TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dimulai April lalu, awalnya difokuskan pada sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Targetnya, produktivitas padi minimal 10 ton per hektare.
“Pati surplus 200 ribu ton beras setiap tahun, dan melalui peningkatan produktivitas serta dukungan lintas sektor, kita ingin memastikan kesejahteraan petani juga meningkat,” ujar Sudewo.
Kemudian atas dorongan Gubernur Ahmad Luthfi, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas diperluas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan secara terpadu bersama PPL, PLKB, pendamping desa, dan berbagai unsur terkait.
“Semua dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita bergerak bersama, mengeroyok permasalahan secara terpadu,” kata Ahmad Luthfi.
Intervensi konvergensi ini memadukan berbagai program mulai dari bantuan sosial dan PKH, perbaikan RTLH yang terhubung dengan layanan kesehatan, hingga program pendidikan yang melibatkan dinas-dinas terkait.
“Tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah melakukan pengawasan, pengecekan, dan final check, terhadap data kemiskinan di wilayahnya, lalu menyusunnya menjadi data base yang terintegrasi dari desa hingga provinsi,” jelas Luthfi.
Data hasil pengecekan akan diolah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi melalui aplikasi terpadu yang dikelola Dinas Kominfo.
“Kerja sama seperti ini membuat penanganan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan secara komprehensif. Evaluasi kita lakukan setiap bulan, supaya program ini terencana dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pati memberikan operasional untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebesar Rp 300 ribu per bulan, ditambah Rp 200 ribu dari Pemprov, sehingga total Rp 500 ribu per bulan. PPL juga mendapat tambahan Rp 250 ribu per bulan.
Tahun ini, Pemprov mengalokasikan 995 unit RTLH untuk Pati dari total 17 ribu unit di Jawa Tengah. Bantuan ini akan diintegrasikan dengan program peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga warga miskin ekstrem mendapatkan intervensi lengkap.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58% menjadi 9,48%, setara dengan 29,65 ribu jiwa.
Luthfi optimistis, bila model ini diterapkan di seluruh daerah, target menghapus kemiskinan ekstrem akan tercapai.
“Kalau kita keroyok bersama, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya, semuanya untuk masyarakat kita,” ungkap Luthfi. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
