PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Bupati Pekalongan diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Kamis (31/7/2025).
Rapat Koordinasi ini digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov Jateng dalam rangka membahas strategi percepatan pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Tengah.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wabup Sukirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan siap berkomitmen penuh untuk menyukseskan program MBG di Kabupaten Pekalongan. Ia menegaskan bahwa berbagai kesiapan teknis telah dirancang oleh Pemkab Pekalongan untuk mendukung pelaksanaan MBG, “Pemkab Pekalongan sendiri telah siap untuk menyukseskan program ini. Di antaranya melalui penyediaan lahan, perangkat pendukung, serta pembentukan Satgas MBG yang secara aturan nanti memang diberikan tugas kepada Wakil Bupati dan sudah mendapatkan arahan penuh dari Bupati,” tambahnya.
Wabup menekankan bahwa dua hal penting yang saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Pekalongan adalah penerbitan surat keterangan pembebasan lahan dan percepatan pembentukan Satgas MBG. “Secepatnya kita selesaikan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Pekalongan saat ini telah memiliki satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Kecamatan Wonopringgo dan telah beroperasi sejak 6 Januari 2025. Mulai 14 Juli 2025, dua unit SPPG tambahan akan mulai beroperasi, yakni di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, dan Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, yang secara keseluruhan direncanakan melayani 3.530 penerima manfaat. Khusus unit di Pegaden Tengah, karena jumlah penerima manfaatnya kurang dari 3.000 orang, layanan SPPG ini juga akan mencakup beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Kedungwuni, sehingga total penerima manfaat mencapai 3.458 orang.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, mengungkapkan bahwa hingga 28 Juli 2025 terdapat 2.378 unit SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang telah melayani 7.436.805 penerima manfaat. Estimasi anggaran operasional program ini mencapai Rp. 111,55 miliar per hari atau sekitar Rp. 2,23 triliun untuk layanan selama 20 hari.
Di Jawa Tengah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih membutuhkan tambahan 2.418 unit dapur SPPG. Dari total kebutuhan 2.753 unit di 35 kabupaten/kota, baru tersedia 335 unit.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program dengan mengoptimalkan peran SPPG di setiap daerah. Ia menyebut, Jawa Tengah saat ini menempati urutan kedua secara nasional dalam jumlah SPPG aktif. Meski demikian, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima yang melebihi 9,6 juta jiwa. Kelompok sasaran mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Sejumlah daerah dengan capaian tertinggi di antaranya Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16), sementara beberapa daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Gubernur Luthfi dalam kesempatan itu juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera membentuk Satgas MBG melalui SK resmi. “Kalau semua kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta penyelesaian masalah akan lebih mudah. Provinsi pun bisa segera melakukan intervensi bila dibutuhkan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda, serta para kepala/wakil kepala daerah se-Jawa Tengah bersama jajaran TNI, Polri, dan OPD terkait. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
