PUSKAPIK.COM, Tegal – Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Tengku Rayhan Makarim, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di jenjang SD, SMP, dan madrasah sederajat, termasuk bagi sekolah swasta.
Namun, Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial yang kompleks jika tidak dikaji secara matang.
Menurut Rayhan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta berasal dari keluarga mampu. Sebagian besar di antaranya terpaksa memilih sekolah swasta karena terbatasnya daya tampung sekolah negeri.
“Pada dasarnya, kalau ingin menyetarakan maka harus dikaji lebih dalam. Jangan sampai keputusan ini menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena ada kelompok yang memang benar-benar bersekolah di swasta karena ingin mendapat pembelajaran yang lebih baik dan ada juga yang ke sekolah swasta karena keterbatasan kuota di negeri,” ujar Rayhan, Minggu (8/6/2025).
Rayhan menilai, implementasi kebijakan sekolah swasta gratis perlu dilakukan secara bertahap dan selektif, agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan di masyarakat.
Rayhan juga menyoroti bahwa program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo saja belum merata penerapannya di seluruh daerah.
“Kalau ingin diterapkan, saya menyarankan agar sekolah swasta SD-SMP gratis dilakukan bertahap. Karena MBG saja penerapannya belum merata. MBG itu dimulai dari daerah 3T. Atau mungkin kita bisa lebih fokus dulu menangani satu sehingga tidak terkesan meloncat,” jelasnya.
Rayhan berharap, sebelum kebijakan ini diberlakukan secara luas, pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama untuk membahas teknis pelaksanaan, termasuk pendanaan dan pengawasan, agar tidak membebani APBD maupun menimbulkan resistensi dari pihak sekolah swasta. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
