PUSKAPIK.COM, Pemalang – Wakil Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, menerangkan Pemkab sudah melakukan penanganan pada sejumlah indikator kemiskinan ekstrem. Tahun ini TKPKD bakal melanjutkan target penanganan isu strategis itu yang belum terealisasi tahun 2021 lalu.
Mansur Hidayat yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pemalang menuturkan, tahun 2021 lalu Pemkab melakukan upaya penanganan kemiskinan ekstrem dengan jambanisasi serta program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kalau tahun kemarin intervensi kita salah satunya itu jamban, kita kerjasama dengan BAZNAS, sekitar 400 jamban kita kerjakan. Kedua, bantuan RTLH dari pemerintah pusat melalui DPR RI sekitar 260 rumah,” kata Mansur, Selasa 15 Februari 2022.
Kemudian, lanjut Mansur, upaya penanganan kemiskinan ekstrem itu juga meliputi penyediaan listrik bagi warga miskin ekstrem yang diakomodir oleh perusahaan listrik negara (PLN). “Kemiskinan ekstrem di Pemalang ada 25 Desa, itu langsung dieksekusi PLN” ungkap Mansur.
Mansur menegaskan, kedepannya TKPKD bakal menggelar rapat untuk membahas penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini. “Kemarin kan ada beberapa target yang belum terealisasi, kedepannya akan merumuskan seperti apa,” ujarnya.
Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang mencapai 9,52% atau 124.000 jiwa. Total ada 5 Kecamatan dengan 5 desanya yang masuk kategori miskin ekstrem, diantaranya Kecamatan Belik, Watukumpul, Moga, Bantarbolang, serta Petarukan.
Indikator kemiskinan ekstrem ini meliputi kebutuhan intervensi sumber air minum, kebutuhan intervensi sumber penerangan utama, kebutuhan intevensi buang air besar/kecil (BAB/BAK), dan kebutuhan intervensi pembuangan air tinja.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
