‘Organ Sayap’ PPP Tolak dr Aziz, Fahmi : PPP Belum Dukung Siapapun

Advertisement

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Suhu politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pemalang mulai memanas. Tiba-tiba, dua ‘organisasi sayap’ partai berlambang ka’bah ini, menyatakan penolakan dukungan terhadap bakal calon bupati dr Nur Aziz pada Pilkada Pemalang 2020. 

Aksi pembelotan ini disampaikan tujuh kader PPP yang mengatasnamakan Angkatan Muda Ka’bah (AMK) dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK). Mereka menyataan mengalihkan dukungan ke pasangan Agus Sukoco-Eko Priyono. 

“Kami tidak suka cara dan sikap DPC PPP Pemalang yang tidak pernah mengajak diskusi dan musyawarah dengan kader, tiba-tiba memunculkan nama dr Aziz,” kata pengurus GPK, Saiful, saat menyampaikan deklarasi dukungannya ke pasangan Agus Sukoco-Eko Priyono, di depan awak media, Minggu (22/3/2020).

Terpisah, Sekretrais DPC PPP Pemalang, Fahmi Hakim, menegaskan, hingga kini partainya belum memutuskan siapa figur kandidat yang akan didukung atau diusung pada Pilkada 23 September 2020 mendatang. “PPP belum mendukung siapapaun. Pendaftaran saja baru dibuka, tentu ada tahapan dan mekanisme yang dilalui. Apalagi, PPP harus berkoalisi, karena tidak bisa mengusung sendiri. Tentu harus dibahas bersama mitra koalisi,” kata Fahmi kepada Puskapik melalui ponselnya.

Fahmi justru mempertanyakan keabsahan dan status yang mentas namakan organisasi sayap AMK dan GPK. “Klaim boleh-boleh saja, tapi harusnya pakai dasar. Itu mereka sebagai apa?” tanya Fahmi.

Karena menurutnya, masa periode pengurus AMK dan GPK sudah habis pada tahun 2010 lalu dan belum membentuk kepengurusan baru. “Kebetulan saya masuk kepengurusan GPK Pusat, jadi paham. Itu cuma klaim sepihak, karena masa jabatan AMK dan GPK di Pemalang sudah habis masa periodenya dan belum dibentuk lagi,” tandasnya.

Fahmi menegaskan, induk partai akan menindak tegas bagi siapapun kader dan pengurus PPP yang tidak sejalan dan mematuhi pada saat keputusan politik pilkada akan ditentukan nantinya. “Siapapun kader, pengurus, underbow dan organisasi sayap PPP yang tidak sejalan, pasti akan diberi sanksi tegas. Risikonya diberhentikan,” pungkasnya.

Penulis    : Heru Kundhimiarso