SEMARANG (PUSKAPIK) – Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah didorong berpredikat Kota Layak Anak (KLA). Status itu bukan hanya stempel tapi harus benar-benar dirasakan oleh anak-anak.
Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar saat menghadiri acara Rapat Koordinasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng di MG Setos Semarang, Rabu (26/2/2020). Menurutnya, daerah tidak boleh bangga hanya karena sudah memperoleh predikat KLA.
“Predikat Kota Layak Anak itu jangan hanya stempel, tapi harus diseriusi. KLA tidak boleh hanya statemen dan regulasi, tapi benar-benar harus sampai pada tingkatan implementasi,” kata Ganjar.
Menurutnya, Kota Layak Anak harus menjadi tempat anak-anak bisa merasakan kenyamanan. Mereka bisa bermain, belajar dan beraktivitas tanpa merasa was-was.
“Predikat layak anak itu harus betul-betul dapat dirasakan dalam suasana kebatinan anak-anak. Mereka bisa mengatakan yah inilah tempat saya, saya tidak pernah merasa was-was dan bisa beraktifitas dengan baik,” imbuhnya.
Dia menerangkan, maraknya kasus perundungan, kekerasan terhadap anak dan lainnya, menjadi bukti bahwa predikat KLA tidak menjamin anak-anak bisa hidup dengan nyaman. Untuk menjamin bahwa daerah itu layak anak, menurut Ganjar, harus dilakukan pengawasan serius.
“Pengawasan harus serius, perguruan tinggi harus dilibatkan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok peduli anak. Kejadian bullying di Purworejo menjadi momentum kita untuk melakukan evaluasi bersama dan menyeluruh,” tegasnya.
Pengawasan terhadap sampai saat ini dirasa belum optimal. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak khususnya yang peduli terhadap anak bahu-membahu melakukan pendampingan.
Sementara,Kepala DP3AP2KB Jateng, Retno Sudewi mengatakan, di Jawa Tengah mayoritas daerahnya sudah berpredikat Kota Layak Anak. Dari 35 Kabupaten/Kota, hanya tiga daerah yang belum berpredikat KLA, yakni Purbalingga, Wonogiri dan Banjarnegara.
“Kami akan terus mendorong daerah-daerah itu agar segera berpredikat KLA. Selain itu, kami juga akan terus melakukan evaluasi agar KLA dapat menjamin semua anak bisa bahagia,” ucapnya.
Dia menambahkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Selain implementasi program KLA, dalam waktu dekat pihaknya juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).(FM)