Sambut 822 Jamaah Haji, Bupati Fadia Berpesan Jaga Akhlak dan Semangat Beribadah

Sementara itu, Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana, berharap, ke depannya tidak ada kejadian serupa. Tatang mengajak semua pihak mengoreksi diri. “Saya yakin panjenengan semua (wartawan) sudah profesional. Kami bareng-bareng nanti menata diri,” jelas Tatang. Wakil Ketua II DPRD Pemalang, Khodori, menambahkan, kedepannya pimpinan meminta sekretariat DPRD agar ada pemberitahuan status rapat. “Nantinya dalam narasi pembukaan […]

Penulis : Baktiawan Candheki Editor: Amin Nurrokhman Bagikan Ke Teman

“Tidak ada salahnya jika nanti anggota dewan yang terhormat mengagendakan kembali untuk bisa duduk bersama disini, nanti kita tayangkan secara langsung di media sosial, agar dilihat langsung oleh masyarakat.” tegasnya. Menanggapi itu, Khodori menerangkan, perbaikan jalan rusak tahun ini terkendala anggaran, karena selama pandemi Covid-19 anggaran yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibebankan ke […]

“Kalau hari besar pesanan bisa sampai 3000 sampai 5000 perhari, tidak jarang kami merasa kewalahan sehingga ada beberapa yang tidak kebagian,” ungkap Naimah. Namun sayangnya, Naimah menuturkan, hingga kini belum ada upaya mempromosikan makanan Apem Wanarata sebagai bentuk perhatian, baik dari pemerintah desa, maupun daerah. Harapannya, pemerintah bangga dengan jajanan asli Desa Wanarata ini, sehingga […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, mengaku sering dilapori kasus perselingkuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya. Itu diungkapkan Mansur saat melantik puluhan pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pendopo Kantor Bupati, Selasa sore 19 Maret 2024. “Antar pegawai harus saling komunikasi, saling melayani. Jangan ada bidang satu dengan lain tidak tegur sapa. Tapi […]

“Tahapan sosialisasi, pendataan awal, dan tahapan konsultasi publik sudah dilakukan semua. Memang masih ada yang sedikit kami laporkan kepada Gubernur, yaitu ada bidang tanah instansi pemerintah yang notabene belum mendapatkan pelepasan,” jelasnya. Terkait bidang tanah instansi pemerintah tersebut, lanjut Boedyo, ada ketentuan yang menjelaskan Gubernur dapat memberikan kebijakan menerbitkan penlok. Ketentuan itu diatur dalam PP […]