PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pengamat kebijakan daerah sekaligus founder BR Center, Budhi Rahardjo, mengingatkan agar rasionalisasi anggaran guna menutup defisit APBD Pemalang 2021 benar-benar diawasi DPRD.
Menurut pria yang akrab disapa ‘BR’ itu, rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkab Pemalang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2021 ini memang tak masalah secara hukum.
“Meski peraturan hukum terpenuhi, tetapi masalah azas kepatutan dan etika moral juga harus diperhatikan oleh eksekutif dan legislatif,” katanya, Rabu 15 September 2021.
Dengan kondisi pandemi saat ini dan kemampuan fiskal daerah dalam kesulitan, kata BR, maka penggunaan anggaran wajib berorientasi pada kebutuhan yang mendesak, untuk keselamatan rakyat.
“Komisi-komisi DPRD nanti harus jeli mengoreksi dalam pembahasan KUA PPAS, sesuai hak budgeter dan waspol DPRD sebagai wakil rakyat,” kata BR.
Jangan sampai, tutur BR, ada rencana pengeluaran yang sifatnya mengada-ada, tidak mendesak dan juga bukan untuk kepentingan rakyat. “Misalnya untuk sumbangan sarpras kantor instansi vertikal, mendukung program unggulan dari visi-misi bupati juga terkait perencanaan desa wisata, penyebarluasan informasi pembangunan melalui medsos,” katanya.
“Kemudian seperti sarpras pendidikan terkait pengadaan pakaian Alat Pelindung Diri (APD) untuk siswa Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yang tak situasional dengan level PPKM,” imbuh BR.
Budhi Rahardjo menilai, beberapa perencanaan penggunaan anggaran mengada-ada dan tidak memenuhi azas kepatutan serta etika moral.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Pemalang akhirnya batal mengajukan utang maupun menarik saham di Bank Jateng untuk menutup defisit APBD 2021. Pemkab bakal ‘menyerit’ anggaran hingga pos terkecil.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M