PUSKAPIK.COM, Pemalang – Deputi II Kantor Staf Presiden(KSP), Abetnego Panca Putra Tarigan, menyesalkan, sikap Bupati Pemalang dan jajarannya yang dinilai kurang responsif terkait kedatangan utusan KSP, untuk membahas isu-isu strategis di Pemalang.
Informasi yang dihimpun Minggu 29 Agustus 2021, menyebut, Abetnego, Deputi II KSP itu mengakhiri kunjungan lapangan selama 4 hari di Jawa Tengah, mulai 23 hingga 27 Agustus 2021.
Abetnego melakukan kegiatan di Semarang dan Pemalang menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Bupati Semarang dan warga masyarakat di Semarang serta Pemalang dalam rangka percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial.
Deputi II KSP berada di Kantor Bupati Pemalang dan tidak ditemui bupati, pada Selasa, 24 Agustus 2021. Sekitar 3 jam KSP menunggu. Kedatangan Abetnego di Pemalang, sedianya akan meninjau lokasi tenurial dalam kawasan hutan di Desa Bantarbolang dan Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang, yang menjadi satu dari 78 prioritas penyelesaian tenurial dalam kawasan, lokasi eks HGU terlantar PT Kencana Sikasur di Desa Sikasur dan lokasi perhutanan sosial (IPHPS) KTH Rimba Agro Abadi di Desa Simpur, Kecamatan Belik.
“Saya di propinsi ada komunikasi yang baik dengan gubernur dan beberapa pejabat daerah lainnya di Jateng. Di Kabupaten Semarang, bupatinya sangat responsif. Kami bersama ke Bandungan untuk selesaikan redistribusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di sana,†kata Abetnego.
Dia menyebut, selain permasalahan eks HGU, di Pemalang juga ada sejumlah isu permaslahan perhutanan sosial di kawasan Perhutani dan permukiman warga di kawasan hutan Perhutani.
Abetnego menyesalkan kegagalan bertemu Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Karena menurutnya semua komunikasi dgn staf sudah okaey. Koordinasi dengan ajudan bupati dan Sekda juga lancar.
“Pas hari H, sudah tiba di kantor bupati, nggak datang dan waktu berjalan, saya harus lanjut agendanya ke lapangan. Jadi sangat kuat, ada yang disembunyikan atau paling tidak, bupati tidak siap membahas penyelesaian pertanahan di pemalang dengan pemerintah pusat. Saya merasa, bupati dan jajarannya, menganggap masalah tanah, bukan prioritas dan menjadi permasalah warga,†papar Abetnego.
Dia menyatakan, dirinya bertemu dengan warga yang antusias bahkan ada yang nangis karena sudah berpuluh tahun tidak ada jalan keluar dan kepastian hukum atas tanahnya.
“Konsen saya, bukan ketemu bupatinya, tapi bagaimana sebenarnya sikap dan posisi pemda terhadap 3 tipe permasalahan warga yang ada di Pemalang. Jadi justru prihatin dgn nasib warga Pemalang. Saya nggak ada urusan politik di Pemalang, urusan saya pelayanan negara kepada warga negara,†pungkas Abetnego.
Sampai berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari Bupati Pemalang maupun jajaran Pemkab Pemalang terkait ini. Sekda saat coba dikofirmasi tidak bisa dihubungi.
Wakil Bupati, Mansur Hidayat melalui ponselnya mengaku tidak tahu menahu agenda tersebut.
“Tidak ada yang memberitahu saya adanya agenda itu. Kalau tahu, saya pasti akan datang mewakili pak bupati yang sedang ada kegiatan,” katanya.
Penulis: Heru Kundhimiarso
Editor: Amin Nurrokhman