Isu Bancakan Proyek PL di Pemalang, Siapa Dirugikan?

FOTO/ILUSTRASI/PUSKAPIK/CANDRA SUCIAWAN
Iklan

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Proyek infrastruktur perbaikan jalan dan sarana prasarana lain melalui anggaran APBD tahun 2021 yang digadang-gadang masyarakat Kabupaten Pemalang nampaknya bakal berjalan tidak maksimal karena banyaknya pihak-pihak yang intervensi untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu siapa saja pihak yang intervensi itu,?

puskapik.com menggali isu liar yang berkembang di tingkat elit mengenai intervensi kepada para pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan melaksanakan perbaikan infrastruktur dan sarana lainya pada anggaran APBD tahun 2021 khususnya pekerjaan non lelang atau Penunjukan Langsung (PL).

Dari sumber yang tidak mau disebut namanya, ada pihak-pihak mendatangi beberapa pengguna anggaran pada beberapa kantor dinas. Mereka mengatasnamakan tim pemenangan bupati terpilih dan secara terang-terangan memminta jatah proyek pekerjaan non lelang yang harus diutamakan rekanan yang mendukung Paslon bupati pemenang.

Jelas saja, aksi oknum tersebut membuat takut para pejabat tersebut dan bingung bagaimana caranya agar pekerjaan anggaran APBD 2021 ini berjalan kondusif dan memiliki kwalitas baik.

Terkait isu tersebut, ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang yang membidangi pembangunan, Fahmi Hakim saat di konfirmasi, Selasa 2 Februari 2021 angkat bicara, anggaran APBD tahun 2021 ini harus dilakukan pengawasan dan DPRD sebagai fungsi kontrol agar anggaran bisa dimanfaatkan dengan baik.

Fahmi, yang juga Sekretaris DPC PPP, partai pengusung bupati terpilih Mukti Agung Wibowo-Mansur Hidayat ini berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mengintervensi anggaran untuk kepentingan pribadi, karena saaat ini masyarakat membutuhkan terlebih pandemi seperti sekarang ini.

“Sebab konsep saya sederhana, anggaran hari ini bukan era pemerintahan Aman (Agung-Mansur-red), persoalan itu menjadi kontrol kami, kalaupun intervensi yang harus sesuai aturan,” katanya.

Sementara itu, Aktivis Andi Rustono pun angkat bicara terkait riuhnya oknum yang meminta jatah proyek pada dinas yang gemuk mengelola proyek infrastruktur. Menurutnya, mereka hanya memanfaatkan situasi peralihan bupati lama ke bupati baru dengan dalih pendukung bupati terpilih harus diprioritaskan.

Pemikiran itu dinilai dangkal dan harus berhenti permainan kotor yang justru merugikan masyarakat. Sebab, perhelatan Pilkada sudah selesai dan saatnya kita bersatu untuk memajukan Kabupaten Pemalang sebagaimana visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih Agung-Mansur.

“Sudahlah, mereka yang merasa berjuang saat Pilkada kemarin harus move-on, biarkan mereka bekerja jangan ada intervensi yang justru merugikan rakyat,” tegas Andi Rustono.

Anggaran APBD Kabupaten Pemalang tahun 2021 diperuntukan untuk infrastruktur, perbaikan jalan dan perbaikan sarana dan prasarana lainya yang tahu. 2020 kemarin tertunda akibat untuk penaganan covid-19.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang sendiri terdapat lebih dari 230 paket non lelang yang akan menyasar perbaikan seluruh jalan yang rusak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang juga berbenah memperbaiki gedung sekolah yang rusak lebih dari 60 titik.

Penulis: Dedi Muhsoni
Editor: Amin Nurrokhman

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini